Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, menyatakan pada hari Rabu bahwa peta jalan untuk sistem \”pemerintahan pintar\” di ibu kota baru Nusantara (IKN) akan berjalan secara optimal.
Secara umum, hal itu telah disesuaikan dengan pemindahan dan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN dalam lima tahun pertama pemindahan, atau periode 2024-2029.
Kementerian telah menyiapkan rekomendasi untuk rencana pemindahan ASN ke IKN, katanya.
“Jadi, selama lima tahun pertama, dimulai dengan fase pertama, fokusnya akan pada persiapan administrasi pemerintahan miniatur,” informasi Anas.
Ia menambahkan bahwa ASN yang berpartisipasi dalam fase pertama akan dimasukkan dalam kategori prioritas pemindahan pertama.
Pada tahap pertama, pemerintah akan fokus pada memindahkan unit kerja yang penting untuk operasi pemerintahan yang efektif dan mendukung presiden dan wakil presiden di IKN.
Pada tahap pertama, ASN yang bertugas akan mengikuti pola kerja digital dan pengaturan kerja fleksibel (FWA).
Tahap kedua akan melibatkan implementasi sistem berbagi kantor dan layanan.
ASN yang dipindahkan selama tahap ini akan dimasukkan dalam kategori prioritas kedua ASN, yang juga mencakup calon pegawai negeri yang terpilih pada tahun 2024.
Mereka juga akan berasal dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur melalui jalur pemindahan ASN.
Sistem berbagi kantor dan layanan akan diimplementasikan secara terintegrasi di IKN, dimulai dengan kehadiran ASN tambahan pada tahap kedua.
“Sekarang, tahap terakhir adalah implementasi pemerintahan pintar. Kami telah menyiapkan arah pemindahan melalui fase 1, fase 2, dan fase 3. Tentu saja, hal ini akan mengikuti perkembangan dalam membangun kesiapan,” kata Anas.
Secara lebih rinci, implementasi pemerintahan pintar akan mulai diperkuat pada periode terakhir, atau sekitar tahun 2029, dan akan dimulai dengan pemindahan ASN ke dalam kategori pemindahan prioritas ketiga.
Pada tahap ketiga, pemerintahan pintar tidak hanya akan diimplementasikan di IKN tetapi juga di Jakarta.
Saat ketiga fase selesai, pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah lebih lanjut, termasuk menciptakan sistem Pemerintahan Pintar yang lebih gesit dan telah diuji.
“Kami juga sedang menyiapkan desain jangka panjang, yang akan berlangsung hingga fase kelima. Ini menciptakan desain sistem pemerintahan yang gesit yang direalisasikan dengan dukungan pemerintah yang memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan dan lainnya,” tambahnya.
Berita terkait: Pejabat pemerintah akan dipindahkan ke Nusantara berdasarkan skala prioritas
Berita terkait: Pemindahan pegawai negeri ke Nusantara akan dimulai pada September: menteri
Penerjemah: Livia Kristianti, Cindy Frishanti Octavia
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2024