Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hukum dan HAM menyatakan di sini pada hari Jumat bahwa mereka telah menyelesaikan rancangan peta jalan pembangunan hak asasi manusia Indonesia untuk lima tahun ke depan.
Kementerian telah menyiapkan peta jalan pembangunan hak asasi manusia untuk melakukan integrasi data hak asasi manusia dan mendirikan pusat data. Finalisasi peta jalan dilakukan di Sentul, Jawa Barat, dari 1 hingga 3 Mei 2024.
“Direktorat Jenderal HAM kementerian memiliki tugas dan fungsi yang besar, salah satunya adalah membuat profil pembangunan hak asasi manusia,” kata direktur sistem informasi dan teknologi hak asasi manusia di kementerian, Eko Budianto, dalam pernyataan kementerian yang diterima di sini pada hari Jumat.
Finalisasi rancangan peta jalan pembangunan hak asasi manusia melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Di samping itu, mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik, dan direktur kelompok pengawas hak asasi manusia Indonesia Imparsial, Gufron Mabruri, juga turut serta dalam kegiatan tersebut.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan sistem yang berkelanjutan, tidak hanya dalam teknologi informasi atau dalam perangkat keras atau lunak, tetapi juga termasuk mekanisme teknis di dalamnya,” ujar Budianto.
Sementara itu, dalam presentasinya, Damanik membagikan pengalamannya sehubungan dengan pengembangan Sistem Informasi Pusat Sumber Daya Manusia Nasional.
Mabruri menjelaskan pendekatannya dan metode analisis hak asasi manusia.
“Masukan dan pembagian dari dua pembicara ini akan digunakan sebagai wawasan dalam penyusunan desain besar profil pembangunan hak asasi manusia,” kata Budianto.
Kegiatan selama tiga hari tersebut difokuskan pada diskusi terkait tata kelola data dan informasi hak asasi manusia di Indonesia.
Budianto menyatakan bahwa diskusi tersebut intensif dan menghasilkan rancangan desain besar peta jalan profil pembangunan hak asasi manusia, yang akan difinalisasi lagi dalam tahap berikutnya.
Berita terkait: Pemerintah akan membentuk tim perlindungan hak asasi manusia di lapangan kerja
Berita terkait: Komnas HAM memperingatkan potensi pelanggaran hak asasi manusia di sektor pariwisata
Penerjemah: Fath M, Kenzu
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024