Kementerian mendorong inklusi keuangan UMKM pada dialog kebijakan APEC

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mendorong upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam dialog kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik.

Dialog APEC “Mendukung Inklusi Keuangan bagi UMKM: Memahami Peran Penting Literasi Keuangan Digital” diadakan di Bali pada hari Selasa dan membahas pengembangan UMKM di negara-negara anggota, sesuai dengan pernyataan yang diterima dari kementerian.

Acara tersebut dihadiri oleh 150 peserta yang terdiri dari perumus kebijakan lintas sektor APEC, akademisi, penyedia layanan keuangan digital, dan perwakilan organisasi internasional.

Staf ahli Kementerian Koperasi dan UKM, Herbert Siagian, menekankan bahwa ketahanan bisnis UMKM adalah isu penting mengingat bahwa mereka menyumbang 97 persen dari semua bisnis dan mempekerjakan lebih dari setengah tenaga kerja di semua negara APEC.

Oleh karena itu, katanya, kementerian menyelenggarakan forum ini untuk berbagi pengalaman kebijakan dan pelajaran dalam pengembangan UMKM.

Forum tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam memanfaatkan perangkat digital untuk mengakses layanan keuangan, tambah Siagian.

Forum ini diharapkan dapat membantu menentukan cara mengatasi masalah terkait akses pembiayaan dengan mendorong UMKM untuk ikut serta dalam transformasi digital.

Kata dia bahwa hal ini dapat meningkatkan inklusi keuangan karena UMKM adalah penggerak percepatan pertumbuhan ekonomi.

Akses pembiayaan adalah aspek penting dalam pengembangan, pertumbuhan, dan kesuksesan UMKM, katanya.

UMKM masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang berguna mengenai pembiayaan, menurutnya.

Pada kesempatan yang sama, ketua Kelompok Kerja Usaha Kecil dan Menengah APEC (SMEWG), Aaron Sydor, mencatat empat elemen penting untuk meningkatkan literasi digital di kalangan UMKM.

“Yang pertama adalah penyediaan akses ke pembiayaan, yang kedua adalah akses ke layanan keuangan, yang ketiga adalah akses ke literasi keuangan digital, dan yang keempat adalah akses ke inklusi keuangan,” katanya.

MEMBACA  Pegawai Ditjen Pajak Tersangka karena KDRT ke Istri Selama 3 Tahun

Berita terkait: Kementerian terus mengumpulkan data koperasi, UMKM

Berita terkait: Indonesia bermitra dengan perusahaan Belanda untuk pengembangan startup

Penerjemah: Shofi A, Kenzu
Editor: Tia Mutiasari
Hak cipta © ANTARA 2024