Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyoroti pentingnya kerja sama di antara semua pemangku kepentingan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak.
Asisten deputi kementerian untuk pemenuhan hak anak terkait kesehatan dan pendidikan, Amurwani Dwi Lestariningsih, mengatakan pada hari Kamis bahwa kementerian telah mengeluarkan beberapa kebijakan dengan melibatkan kementerian terkait serta pihak swasta untuk meningkatkan edukasi mengenai pemenuhan gizi anak.
Dia menyampaikan hal tersebut saat peluncuran kampanye ENOUGH oleh Wahana Visi Indonesia di Jakarta pada hari Kamis.
“Setelah ratifikasi Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA), kami berupaya memastikan (pemenuhan gizi) dalam 1.000 hari pertama kehidupan, di mana anak-anak membutuhkan ASI eksklusif, setidaknya hingga enam bulan,” katanya.
Untuk alasan ini, kementeriannya juga bekerja untuk memastikan ketersediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui di kantor, termasuk perusahaan swasta.
Kementerian telah mengimbau kepada orang tua untuk tidak memberikan susu formula dalam 1.000 hari pertama kehidupan karena potensi masalah, mulai dari kebersihan air dan botol susu hingga kandungan gula dalam susu.
Kementerian juga telah mendesak para pengusaha dari Asosiasi Pebisnis Sahabat Anak Indonesia (APSAI) untuk secara sukarela mengurangi tingkat gula, garam, dan lemak dalam berbagai produk makanan dan minuman, sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan.
Lestariningsih menegaskan bahwa kementerian sedang memperkuat pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak untuk memastikan setiap sekolah bebas dari merokok dan memiliki kantin sehat, serta memperkuat fungsi unit kesehatan sekolah (UKS).
Dia mencatat bahwa bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kementeriannya sedang memperluas fungsi unit kesehatan.
“UKS tidak hanya melayani anak-anak yang sakit tetapi juga memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi bersama puskesmas terdekat,” tambahnya.