Penajam Paser Utara (ANTARA) – Kementerian Kehutanan memberdayakan masyarakat lewat program perhutanan sosial sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga di sekitar hutan sekaligus menjaga kelestarian hutan.
“Akses pengelolaan perhutanan sosial harus sampai ke masyarakat di tingkat akar rumput,” kata Catur Endah Prasetiani, Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, saat ditanya soal pemberdayaan masyarakat berbasis hutan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin.
Dia menekankan bahwa Program Perhutanan Sosial tak boleh berhenti hanya pada pemberian akses kelola hutan saja, tapi harus didukung dengan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan mitra lainnya.
Program ini, jelasnya, dirancang untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan hutan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan mata pencaharian sambil menjaga konservasi hutan.
“Pengelolaan terpadu dari hulu ke hilir, perluasan peluang usaha, dan penguatan pendampingan untuk masyarakat harus terus diupayakan,” ujarnya.
Secara nasional, Program Perhutanan Sosial sejauh ini telah memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola 8,33 juta hektar lahan hutan di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Prasetiani, akses tersebut telah diformalkan melalui 11.192 surat keputusan yang menguntungkan sekitar 1,4 juta rumah tangga di seluruh negeri.
“Di Kalimantan Timur saja, wilayah perhutanan sosial yang disetujui telah mencapai 360.947,82 hektar melalui 223 izin yang diberikan kepada 23.451 keluarga,” tambahnya.
Berita terkait: Indonesia dorong perhutanan sosial untuk wujudkan keadilan ekologis
Berita terkait: Perhutanan sosial krusial untuk ketahanan pangan: menteri
Penerjemah: Nyaman, Azis Kurmala
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2026