Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sinergi dalam upaya pengendalian perubahan iklim dan penerapan nilai ekonomi karbon di sektor kelautan dan perikanan.
“Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 70 persen wilayah kita adalah laut, dan lebih dari 60 persen penduduk tinggal di daerah pesisir,” ujar Ary Sudijanto, seorang pejabat KLH, dalam pernyataan di Jakarta pada Rabu.
Dia menekankan peran krusial sektor kelautan dan perikanan dalam mencapai target iklim nasional.
Mengingat sifat kepulauan Indonesia, negara ini memiliki potensi ekosistem pesisir yang sangat besar, termasuk mangrove dan lamun, yang menawarkan peluang signifikan untuk menjadikan solusi berbasis laut sebagai bagian intergral dari upaya pengendalian perubahan iklim.
Indonesia memiliki sekitar 20-25 persen dari total tutupan mangrove dan lamun dunia. Ekosistem ini tidak hanya menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar, tetapi juga melindungi pantai, mendukung keanekaragaman hayati, serta memperkuat ketahanan masyarakat pesisir.
Pengelolaan dan restorasi ekosistem tersebut dianggap dapat memberikan kontribusi nyata untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat ketahanan iklim nasional.
Untuk itu, kedua kementerian telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Pengelolaan Perubahan Iklim di Sektor Kelautan dan Perikanan.
Kolaborasi ini bertujuan memperkuat koordinasi aksi iklim di sektor kelautan dan perikanan, mendukung penerapan nilai ekonomi karbon, dan membantu memenuhi target yang ditetapkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).
Kerjasama ini juga dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antar sektor dalam mendukung agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan laut.
Pejabat dari KKP, A. Koswara, dalam pernyataan serupa, menyatakan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan mandat kementeriannya untuk memimpin aksi iklim di sektor kelautan dan perikanan, sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional.
Komitmen ini diformalkan melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, yang menunjuk Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memimpin upaya iklim di sektor kelautan dan perikanan.
Berita terkait: Indonesia positions blue carbon at core of climate strategy for COP31
Berita terkait: Indonesia bolsters blue carbon ecosystem to mitigate climate impacts
Berita terkait: Indonesia strengthens blue carbon standards for climate action
Penerjemah: Prisca Triferna Violleta, Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026