Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Jakarta pada hari Selasa untuk memperkuat kerjasama dalam mengoptimalkan fungsi hutan bagi kesejahteraan masyarakat.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu, bahwa inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai Pasal 33 UUD 1945, yang mewajibkan agar sumber daya alam dikelola untuk kemakmuran rakyat.
"MoU ini mengikuti instruksi Presiden Prabowo berdasarkan Pasal 33, yang menyatakan bahwa hutan adalah bagian dari kekayaan bangsa dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat," kata Antoni.
Dia mencatat bahwa perjanjian ini akan memungkinkan kedua kementerian untuk berkoordinasi lebih erat dan memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola secara efektif dan transparan.
Salah satu bidang kerjasama utama melibatkan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak. Antoni menyatakan harapan agar dana yang dikumpulkan dari pemanfaatan hutan dapat diinvestasikan kembali untuk mendukung konservasi, restorasi ekosistem, dan penegakan hukum.
"Kami berharap pendapatan dari taman nasional dan kawasan hutan lainnya dapat kembali ke alam — mendanai pelestarian, operasional lapangan, dan penegakan hukum," tambahnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan MoU ini akan memungkinkan Kementerian Kehutanan dan Keuangan meningkatkan pertukaran data digital dan memperkuat koordinasi guna mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kehutanan.
"Kerjasama ini terutama melibatkan berbagi data digital dan koordinasi yang lebih erat antara kementerian kami untuk memastikan manajemen pendapatan yang optimal," ujar Sadewa.
Dia mencatat bahwa meskipun kolaborasi sebelumnya mengalami tantangan teknis, MoU baru ini akan memberikan kerangka kerja yang lebih kuat untuk implementasi yang lebih efektip.
Sadewa juga menyoroti potensi ekonomi sektor kehutanan yang signifikan, dengan mencatat bahwa peningkatan manajemen dapat menghasilkan pendapatan tambahan yang besar bagi negara, meskipun perhitungan rincinya masih diselesaikan untuk memastikan keakuratan.
"Potensi pendapatannya sangat besar, mungkin mencapai ratusan triliun rupiah jika dikelola dengan baik," katanya.
Berita terkait: Pemerintah promosikan model multi-usaha untuk tingkatkan potensi hutan
Berita terkait: Perhutanan sosial penting untuk ketahanan pangan: menteri
Penerjemah: Arnidhya, Aria Ananda
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2025