Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia sedang mengawasi 68 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut.
“Kami saat ini memantau 68 perusahaan, dengan 50 lainnya dalam proses pelaporan. Pada pertengahan Februari, kami harap semua badan usaha di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat telah menyelesaikan verifikasi lapangan,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Senin.
Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Nurofiq menyebut pengawasan ini mencakup 31 perusahaan di Aceh, 15 di Sumatera Utara, dan 22 di Sumatera Barat.
Dia menambahkan, sanksi administratif telah dikenakan kepada 68 perusahaan tersebut, yang mewajibkan mereka untuk melakukan audit lingkungan.
“Berdasarkan evaluasi sanksi administratif ini, semua badan usaha di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh diharuskan menyelesaikan audit dalam waktu tiga bulan sejak tanggal diterbitkan,” kata Nurofiq.
Audit lingkungan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat instrumen perizinan lingkungan dan meningkatkan kepatuhan.
Nurofiq menekankan bahwa penegakan hukum akan diterapkan secara bertahap. “Jika persyaratan tidak dipenuhi, izin akan dicabut, dan sebagai langkah terakhir, sanksi pidana dapat dikenakan,” ujarnya.
Dalam menangani bencana hidrometeorologi dari sudut pandang lingkungan, kementerian menerapkan langkah penegakan hukum berdasarkan data spasial dan verifikasi lapangan, didukung oleh bukti ilmiah.
“Semua tindakan penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup didasarkan pada penilaian berbasis ilmu pengetahuan. Tanpa dukungan ilmiah, upaya penegakan akan kurang jelas dan rentan terhadap tantangan hukum,” pungkas Nurofiq.
Berita terkait: Menteri pastikan tidak ada lagi daerah terisolasi pasca banjir Sumatra
Berita terkait: Korban banjir Sumatra terima bantuan berlapis, kata pemerintah
Penerjemah: Arie Novarina
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2026