Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) untuk memastikan sekitar 300–500 program pendidikan spesialis berbasis rumah sakit memenuhi standar internasional.
Presiden Prabowo Subianto telah menyerukan pembentukan 500 program seperti itu.
Meski targetnya ambisius, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmennya pada Rabu, menyebut kolaborasi dengan ACGME sebagai langkah kunci.
Untuk memenuhi kebutuhan nasional, akses ke pendidikan spesialis diperluas, dengan tujuan menghasilkan 10.000 spesialis per tahun—dan akhirnya meningkat menjadi 20.000, kata Sadikin.
“Tahun ini, saya harap program untuk tujuh spesialisasi inti, plus neurologi dan kardiologi, akan diluncurkan. Jumlah lembaga telah bertambah dari enam menjadi 26, termasuk 20 pusat pendidikan baru,” jelasnya.
Dengan dukungan ACGME, lembaga-lembaga akan mengadopsi standar global dalam rekrutmen, kualitas pendidikan, dan proses pembelajaran.
Sadikin menekankan bahwa program-program tersebut akan bebas dari perundungan, pemerasan, dan diskriminasi.
Pemerintah daerah dan lembaga—termasuk Kalimantan Barat, Jawa Timur, Muhammadiyah, dan Kementerian Pertahanan—telah berjanji mendukung inisiatif ini.
“Saya sangat senang jika rumah sakit daerah di luar Jawa, dimulai dari yang di bawah Kementerian Kesehatan, dapat mengadakan program untuk tujuh bidang inti dan dua spesialis. Ini memungkinkan prioritas lokal ditangani lebih cepat,” tambahnya.
Kemenkes juga merencanakan reformasi keuangan untuk memastikan dokter menerima stipend selama pelatihan, alih-alih membayar dari kocek sendiri.
Pada acara yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menggambarkan kekurangan dan distribusi spesialis yang tidak merata sebagai darurat nasional.
“Separuh dari dokter kita ada di Jawa. Enam puluh satu persen dari semua dokter dan 62 persen spesialis terkonsentrasi di sana, meskipun orang Indonesia tinggal di seluruh kepulauan,” katanya.
Mengingat urgensi tersebut, Pratikno menekankan perlunya langkah-luar biasa, termasuk jalur pendidikan berbasis universitas dan berbasis rumah sakit.
Berita terkait: BPOM Indonesia tindak klinik sel punca ilegal
Berita terkait: Kementerian dan Pemprov DKI kolaborasi sediakan layanan kesehatan keliling
Reporter: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025