Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa kuota wisatawan di Taman Nasional Komodo akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga keseimbangan ekologi.
Pendekatan ini memastikan bahwa taman tetap menjadi aset nasional yang dilindungi, sambil tetap mendukung kepentingan ekonomi lokal melalui pariwisata yang berkelanjutan.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, mengatakan pada hari Sabtu bahwa meskipun batasan diperlukan demi lingkungan, kebijakan ini bisa berubah berdasarkan tinjauan lanjutan.
“Kami setuju bahwa pada prinsipnya harus ada batasan untuk menjaga keseimbangan ekologi. Namun, kami akan terus melakukan kajian yang berkesinambungan dan evaluasi periodik,” ujarnya.
Ia mencatat bahwa evaluasi akan bersamaan dengan peningkatan infrastruktur di Pulau Padar, seperti jalur trekking baru dan dermaga keluar-masuk.
Meskipun kuota saat ini ditetapkan 365 ribu pengunjung per tahun, Marzuki menegaskan bahwa angka ini hisup dan tidak statis.
Jumlah spesifik pengunjung yang diizinkan akan berfluktuasi berdasarkan studi terkini tentang daya dukung lingkungan taman itu.
Berbicara selama kunjungan kerja dengan anggota Komisi IV DPR di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada hari Jumat, ia mengatakan kementerian juga menyiapkan strategi untuk menyebar kunjungan guna mencegah kepadatan.
Otoritas Taman Nasional Komodo akan berkolaborasi dengan asosiasi pariwisata untuk melakukan studi bersama guna menentukan tingkat kunjungan yang tepat.
“Kami juga mendorong konservasi komodo secara ex-situ di luar taman nasional, seperti di Flores, Pulau Longos, dan Golomori, sebagai destinasi alternatif,” tambahnya.
Ketua Komisi IV, Siti Hediati Hariyadi, menyambut baik fopor pada keberlanjutan jangka panjang sambil mendorong transisi yang bertahap bagi masyarakat setempat.
“Semangat kebijakannya benar untuk melindungi ekosistem. Namun, transisinya harus gradual dan melibatkan komunitas lokal,” katanya.
Hariyadi juga mengingatkan kementerian untuk mengelola ekspektasi sehingga pengunjung yang datang dari jauh tidak kecewa mendadak.
Proses evaluasi berkala memungkinkan pemerintah mensetel ulang peraturan sebagai respon terhadap data ekologis waktu nyata dan tren wisata.