Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pada hari Senin bahwa kementeriannya akan membatasi kunjungan resmi yang tidak perlu untuk mencapai efisiensi anggaran.
Langkah ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anggaran memiliki dampak langsung yang lebih besar pada masyarakat, katanya saat peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia di Jakarta.
Umar menjelaskan bahwa kunjungan resmi umumnya tidak memiliki banyak dampak pada kepentingan negara, lembaga, dan masyarakat.
“Kami meninjau data penelitian tentang dampak positif kunjungan resmi. Berdasarkan perbandingan target dan implementasinya, dampak positifnya hanya 0,5 persen,” katanya.
Ia meminta para pejabat untuk memanfaatkan platform pertemuan online, dengan mengatakan bahwa penggunaan teknologi digital seperti itu akan memiliki dampak yang lebih besar daripada kunjungan resmi.
Beliau membuat pernyataan tersebut karena biaya yang sangat besar ketika kunjungan resmi dilakukan oleh kelompok.
“Mengapa kita harus membawa kelompok jika itu bisa dilakukan oleh dua atau tiga orang?” katanya.
Umar mengatakan bahwa jika efisiensi diterapkan, anggaran dapat dialihkan ke inisiatif yang lebih berdampak, terutama untuk kepentingan masyarakat.
“Mari kita hemat. Alokasikan anggaran untuk kesejahteraan karyawan kecil dan masyarakat yang membutuhkan. Lakukan secara proporsional dan legal untuk menghindari masalah apa pun,” tambahnya.
Berita terkait: Semua dana negara harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat: Presiden
Berita terkait: Anggaran negara dirancang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia: Pemerintah
Penerjemah: Asep Firmansyah, Katriana
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2024