Kementerian Dalam Negeri dan Konrad Adenauer Foundation (KAS) Jerman telah bekerja sama untuk meningkatkan transformasi digital pemerintah. Kolaborasi tersebut diimplementasikan melalui workshop transformasi pemerintah digital yang diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan, dari 12 hingga 14 Juni 2024.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian, Sugeng Hariyono, mengatakan bahwa workshop tersebut adalah inisiatif bagus untuk meningkatkan transformasi digital di Indonesia. Workshop tersebut membahas digitalisasi untuk mempercepat pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Tahun lalu, BPSDM menerima undangan dari KAS Jerman untuk berpartisipasi dalam studi strategis tentang transformasi digital di Berlin dan Dresden. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah pusat dan daerah memerlukan alat untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan mewujudkan negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
Ada empat pilar transformasi digital yang perlu dipahami, yaitu budaya, kompetensi, keamanan, dan meminimalkan penyimpangan. “Presiden telah meluncurkan GovTech dengan nama INA Digital, sebuah superapp yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah,” katanya.
Untuk mencapai visi Indonesia maju 2045, pemerintah telah menetapkan lima target, delapan misi, dan 17 arah pembangunan yang akan diukur melalui 40 indikator kinerja. Hariyono berharap bahwa workshop tersebut akan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi era digitalisasi serta memperkuat kerjasama antara pihak-pihak untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik.
Sementara itu, perwakilan KAS untuk Indonesia dan Timor Leste, Dennis Suarsana, memuji kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri. “Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Indonesia harus beradaptasi dalam memberikan pelayanan publik,” katanya.
Berita Terkait: Provinsi-provinsi di Timur diminta untuk menyediakan layanan publik melalui Digital MPPs
Berita Terkait: Masyarakat ASEAN harus mendapatkan manfaat langsung dari transformasi digital
Berita Terkait: Sertifikat tanah merupakan bentuk transformasi digital: Menteri
Penerjemah: Narda S, Kenzu
Editor: Atman Ahdiat
Hak Cipta © ANTARA 2024