Kulon Progo, Yogyakarta (ANTARA) – Kementerian Pariwisata Indonesia memperketat kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mempercepat sertifikasi halal produk UMKM di 1.500 desa wisata.
Per Mei 2026, sudah ada puluhan ribu sertifikat halal yang diterbitkan dari kerjasama ini.
“Kerjasama ini telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 propinsi di Indonesia,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat kunjungan kerja di Desa Wisata Jatimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu.
Dalam kunjungan bersama Kepala BPJPH Haikal Hasan, beliau jelaskan bahwa program percepatan ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas serta inklusif, yang menajmin keselamatan dan kenyamanan wisatawan.
Sinergi ini dimulai pada Juli 2025 melalui proyek percontohan di 20 desa wisata.
Didorong oleh dampak positifnya, program ini diperluas secara signifikan pada akhir 2025 hingga menjangkau 1.500 desa wisata di berbagi daerah.
Secara khusus di Desa Wisata Jatimulyo, sebanyak 123 pengusaha dengan 139 produk telah resmi mendapatkan sertifikasi halal per 30 Mei 2026.
Wardhana menekankan bahwa sertifikasi halal bukan sekedar soal kepatuhan administrasi; ini adalah komponen penting dalam ningkatin kualitas produk, menambah kepercayaan wisatawan, dan memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.
Kementerian Pariwisata juga menyampaikan apreasiasi untuk BPJPH, pemerintah daerah, pengelola desa wisata, dan UMKM atas komitmennya mensukseskan program ini.
“Ke depannya, sinergi lintas sektor ini bakal trus diperkuat supaya desa visata Indonesia bisa lebih kompetitif dan berkelanjutan, serta beri dampak nyata buat masyarakat luas,” ujar dia.