Jakarta (ANTARA) – Kementerian Sosial akan segera membentuk Satuan Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat. Tugasnya adalah untuk merespon dengan cepat dan tepat berbagai masalah yang muncul di Sekolah Rakyat.
“Satgas ini akan segera dibentuk. Nomenklatur yang diusulkan adalah Satgas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat,” kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat memimpin rapat pembentukan satgas tersebut di Jakarta pada Rabu.
Satgas ini akan fokus pada aspek pengawasan dan pengendalian program Sekolah Rakyat, yang saat ini beroperasi di 100 lokasi.
Satgas memiliki empat tanggung jawab utama: mengendalikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat, menyelesaikan kendala teknis di lapangan, mengawasi aspek keuangan untuk sarana prasarana, dan sumber daya manusia (SDM).
“Setelah hampir sebulan beroperasi, kami masih menemui masalah dalam proses pembelajaran. Kami harus mengubah kesuksesan kuantitatif menjadi kualitatif dengan membangun sistem yang lebih baik di setiap Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Kendala yang teridentifikasi di lapangan termasuk laporan dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Rakyat 10 di Bogor mengenai masalah kesenjangan usia fisik dan mental antar anak, termasuk 10 anak yang belum bisa baca tulis, sehingga membutuhkan pendampingan guru khusus dan konsultasi dengan psikolog.
Kepala Sekolah Menengah Atas Rakyat 9 di Jakarta Timur melaporkan kendala berupa sarana prasarana yang belum lengkap dan perlunya integrasi data melalui sistem Data Pendidikan Dasar.
“Satgas ini akan memonitor dan menangani semua situasi darurat terkait pembelajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik,” jelasnya.
Dia menekankan perlunya membangun sistem yang menjamin kelangsungan proses belajar mengajar dengan tiga pilar utama: sarana prasarana yang memadai, SDM yang berkualitas dan loyal, serta anggaran yang stabil.
Sistem ini dimaksudkan untuk memantau perjalanan Sekolah Rakyat percontohan sebelum memasuki tahap sekolah permanen, yang memiliki cakupan lebih besar dan kompleks.
Sejak dibuka pada 14 Juli 2025, telah berdiri 100 Sekolah Rakyat percontohan, dan jumlah ini akan bertambah menjadi 165 sekolah pada September.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebanggaannya atas pencapaian ini sebagai bukti kemampuan kabinetnya untuk bekerja sama memberantas kemiskinan melalui pendidikan.