Jakarta (ANTARA) – Kementerian Agama mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp24,8 triliun (sekitar US$1,45 miliar) untuk tahun 2026 guna meningkatkan kualitas sekolah-sekolah keagamaan.
“Proposal anggaran ini merupakan upaya kami memastikan tidak ada lagi kesenjangan antara madrasah dan sekolah umum,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam sebuah pernyataan pada Minggu.
Beliau merincikan bahwa anggaran tambahan itu akan dialokasikan untuk beberapa program strategis, termasuk Rp13,7 triliun (US$801 juta) untuk program revitalisasi sekolah.
Selanjutnya, Rp10,9 triliun (US$637 juta) akan didedikasikan untuk inisiatif digitalisasi pembelajaran guna memodernisasi ruang kelas.
Menteri menyatakan bahwa Rp159 miliar (US$9,3 juta) akan disisihkan untuk program bantuan buku gratis guna mendukung para siswa.
Ditambahkan lagi, Rp22,9 miliar (US$1,3 juta) akan dialokasikan untuk program Transformasi Sekolah Unggulan Garuda.
“Pemerintah harus hadir dan memberi perhatian yang sama,” tegas Umar seraya menyerukan perlakuan setara antara pendidikan umum dan keagamaan.
Fokus utama dari proposal ini adalah kebutuhan mendesak untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas di sektor pendidikan keagamaan secara keseluruhan.
Anggaran revitalisasi sekolah rencananya akan menyasar 7.131 sekolah, termasuk 6.973 madrasah dan 128 sekolah Kristen. Rencana ini juga mencakup 13 sekolah Katolik, sembilan sekolah Hindu, dan delapan sekolah Buddha untuk memastikan pembangunan yang inklusif.
Umar menekankan bahwa banyak bangunan madrasah memerlukan perbaikan serius dan mencatat bahwa kualitas infrastruktur mencerminkan komitmen negara terhadap pendidikan keagamaan.
Hal lain yang menjadi perhatian menteri adalah program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini jangkauannya masih terbatas di lembaga-lembaga keagamaan.
Saat ini, cakupan program di madrasah dan pesantren hanya berkisar 10 hingga 12 persen.
Cakupan ini tertinggal jauh dibandingkan sekolah umum dimana program MBG diproyeksikan segera mencapai 80 persen.
“Mengingat kondisi ekonomi, siswa madrasah dan pesantren sangat membutuhkan dukungan ini. Kami harap jangkauan program bisa diperluas,” ujarnya.
Dia mencatat bahwa pesantren memiliki ekosistem yang siap untuk program MBG karena mereka terbiasa dengan dapur mandiri dan makan bersama.
Umar menyatakan harapan agar proposal anggaran tersebut disetujui untuk mempercepat pengembangan sistem pendidikan keagamaan yang inklusif.
Berita terkait: Kementerian perkuat fasilitas pendidikan dan keagamaan di Maluku
Berita terkait: Pemerintah akan bangun kembali sekolah keagamaan terdampak bencana pada 2026
Penerjemah: Asep Firmansyah, Raka Adji
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2026