Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan bahwa inisiatif "Satu Data Indonesia" (SDI) adalah landasan penting untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti dan transformasi digital di seluruh pemerintahan.
Komite Pengarah SDI memiliki mandat untuk menetapkan kebijakan, mengkoordinasi, memantau, dan mengatasi hambatan dalam penerapan sistem tata kelola data, ujarnya dalam sebuah pernyataan pada Rabu.
“SDI tidak boleh berhenti di tingkat kebijakan. Inisiatif ini harus diimplementasikan dengan efektif dan menjadi instrumen strategis untuk pembangunan nasional,” katanya.
Dalam Rapat Dewan Pengarah SDI 2025, Pambudy menekankan peran SDI sebagai alat pembangunan strategis yang tidak boleh hanya sampai di tingkat kebijakan tetapi harus direalisasikan di tingkat pelaksanaaan.
Ke depannya, pihaknya akan memastikan bahwa kemajuan di bidang ini dapat langsung mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan, sekaligus memperkuat landasan transformasi digital pemerintah.
Berita terkait: One Data Indonesia bertujuan untuk layanan digital nasional, kata menteri
Sepanjang tahun 2025, portal data.go.id telah menampung 453.865 *dataset* dengan partisipasi dari 70 kementerian/lembaga, 31 provinsi, dan 273 kabupaten/kota. Jumlah Data Prioritas juga meningkat menjadi 3.291, dibandingkan dengan hanya 693 pada tahun 2022.
Wakil Menteri Bappenas Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Vivi Yulaswati menekankan urgensi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai terobosan dalam digitalisasi perlindungan sosial dan integrasi antar sektor.
“Indeks SDI telah menjadi salah satu indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah,” tambah Yulaswati.
Rapat Dewan Pengarah SDI 2025 telah menetapkan lima rencana kerja strategis, yang mencakup pembaruan Kelompok Kerja Forum SDI Tingkat Pusat, penguatan dukungan anggaran untuk kementerian dan lembaga dalam menghasilkan Data Prioritas, dan sinkronisasi implementasi SDI antara tingkat pusat dan daerah.
Selain itu, peningkatan integrasi data melalui regulasi pertukaran data, dukungan untuk digitalisasi perlindungan sosial, serta penguatan keamanan data dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Berita terkait: Kemenko PMK dan BPS inisiasi Data Migrasi Internasional Tunggal
Penerjemah: Alatas, Kenzu
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025