Jumat, 26 September 2025 – 15:57 WIB
Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, nenegaskan pentingnya koordinasi yang lebih cepat dan efektip antara pemerintah daerah dan penyelenggara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya untuk mencegah kasus keracunan makanan yang menimpa murid-murid sekolah.
"Setiap ada masalah keracunan, yang disalahin selalu pemerintah daerah, padahal ini program nasional. Makanya, saya sudah minta ke pusat supaya koordinator MBG Kalbar bisa segera ketemu dengan kami. Jadi kalau ada masalah di lapangan, bisa langsung dibicarakan," kata Ria Norsan di Pontianak, Jumat.
Pernyataan ini disampaikan setelah terjadi dua kasus keracunan yang diduga terkait distribusi makanan MBG, yaitu di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, dan SDN 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang.
Menurutnya, komunikasi yang intens dengan koordinator MBG sangat perlukan untuk mempercepat langkah pencegahan. Dia nekankan bahwa penyajian makanan harus memperhatikan ketepatan waktu, kualitas bahan, dan proses distribusi agar tetap aman dimakan.
"Terkadang masalahnya bukan pada masaknya, tapi pada pengirimannya. Ada sekolah yang jauh, jadi makanan yang sudah dimasak berjam-jam sebelumnya jadi tidak layak. Harus dicek dulu, kalau tidak layak, jangan diberikan ke siswa," tuturnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya pemetaan dapur-dapur penyedia MBG yang beroperasi di Kalbar. Dia akan meninjau langsung sejumlah dapur untuk memastikan standar kebersihan dan kelayakannya.
"Koordinator MBG di Kalbar harus bisa ngumpulin semua pihak, termasuk pengelola dapur. Dengan begitu, kita bisa kasih pengarahan yang jelas dan langkah pencegahan yang lebih maksimal," ujarnya.
Dia berharap pertemuan dengan koordinator MBG bisa cepat terlaksana agar pemerintah provinsi punya info yang lengkap soal penyedia, distribusi, dan pengawasan kualitas makanan.
"Tujuannya sama, supaya anak-anak kita sehat dan tidak ada lagi kejadian keracunan," pungkasnya.
Norsan menegaskan, Program MBG adalah program prioritas pemerintah pusat untuk tingkatkan gizi anak sekolah. Namun, kasus keracunan di beberapa daerah menjadi pengingat bagi pemerintah untuk perkuat sistem pengawasan, baik dari kualitas makanan maupun distribusinya. (Ant)