sedang memuat…
Hendarman – Ketua Tim Pakar JFAK INAKI/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor.
HENDARMAN
Ketua Tim Pakar JFAK INAKI (Ikatan Nasional Analis Kebijakan)/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor
Akhir-akhir ini pemberitaan ramai dengan berita serangan dilancarkan, rudal dibalas, dan ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Di tengah situasi tersebut, muncul satu pertanyaan sederhana tapi mendasar: sebenarnya ini kebijakan atau keputusan siapa ya?
Apakah perang ini muncul dari satu tombol yang ditekan oleh segelintir elite di ruang tertutup? Atau jangan-jangan ini hasil dari keputusan kolektif, yaitu gabungan dari kepentingan negara, tekanan sekutu, dan perhitungan politik yang bertumpuk-tumpuk?
Fenomena mempertanyakan “kebijakan ini sebenarnya untuk kebutuhan siapa?” juga bisa dianalogikan dengan berbagai kebijakan di sektor pembangunan belakangan ini. Di ruang publik, terlihat banyak tanda tanya, polemik, dan perdebatan. Protes dari kelompok target atau penerima kebijakan menjadi buktinya. Ungkapan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan kebijakan memenuhi dinamika interaksi di media sosial, yang akhirnya mengarah pada pertanyaan-pertanyaan kritis. Pertanyaan itu terkait dengan dugaan adanya ketidaksesuaian antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan, akibat perbedaan persepsi di antara mereka.
Yang menarik, para pembuat kebijakan seringkali menanggapi kendala dalam pelaksanaan dengan jawaban yang sederhana dan singkat, tanpa menjelaskan secara pasti akar penyebab masalahnya. Terkadang juga tidak memberikan solusi alternatif yang cepat untuk mengatasi masalah tersebut. Yang mencemaskan, jawaban mereka malah dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Ada juga ketidakkonsistenan jawaban antar pejabat yang membuat pernyataan, padahal mereka berasal dari institusi yang sama.
Padahal, menurut teori dan literatur, kebijakan adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan seharusnya bisa menjelaskan mengapa ia diperlukan, dan apa dampak dari keberadaannya (Thomas R. Dye, 1981). Mustopadidjaja (2002) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, dan mencapai tujuan tertentu”. Hal serupa dikatakan James Andersen, bahwa kebijakan publik merupakan “serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu yang dijalankan oleh seorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan suatu masalah tertentu.”