Kawendra Bantah Pernyataan PDIP soal Pembentukan IDsurvey: Ini Instrumen Pemangkas Kebocoran

Ringkasan Berita:

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan pembentukan Holding BUMN Jasa Survei, IDSurvey, merupakan langkah strategis yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, konsolidasi BUMN melalui holding tujuanya untuk memperkuat tata kelola, ningkatin efisiensi, mencegah kebocoran, serta menciptakan perusahaan negara yang lebih sehat, profesional, dan kompetitif dalam mendukung perekonomian nasional.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan pembentukan Holding BUMN Jasa Survei, PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia (IDSurvey), adalah langkah strategis pemerintah yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola BUMN, ningkatin efisiensi, dan nutup celah kebocoran.

Pernyataan itu disampaikan Kawendra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama IDSurvey beserta seluruh subholding, Kamis (25/6/2026).

Kawendra menyampaikan hal itu saat ngerespons pandangan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Mufti Aimah Nurul Anam.

Sebelumnya, Mufti ngaku baru tahu soal pembentukan IDSurvey yang dilakukan pada Juli 2025 dan menilai selama hampir satu tahun keberadaan holding tersebut belum ngasih dampak yang dirasakan secara nyata.

Nanggepi hal tersebut, Kawendra menilai pembentukan IDSurvey justru jadi bentuk keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perusahaan negara.

Baca juga: Ada Kutukan Sejarah Bagi Saksi Ahli Pemerintah yang Bela MBG di Sidang Gugatan MK

“Saya ingin membantah soal ketidakdisiplinan pemerintah dalam IDSurvey,” ungkap Kawendra dalam siaran tertulis pada Sabtu (27/6/2026).

“Justru ini adalah bentuk bagaimana pemerintah ingin mencegah kebocoran dengan cara mendirikan holding yang memang sehat di bawahnya. Mereka memastikan efisiensi itu dilakukan dan kebocoran itu dihilangkan,” bebernya.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi BUMN yang sedang dijalankan pemerintah. Konsolidasi perusahaan lewat holding punya tujuan untuk menciptakan perusahaan negara yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih kompetitif, bukan sekadar ngurangin jumlah perusahaan.

“Apalagi dengan adanya DSI, di sana banyak sektor yang bisa kita penetrasi. Justru ini adalah hal yang seirama dengan kesepakatan kita mengurangi keseluruhan ribuan perusahaan menjadi sekian ratus perusahaan saja, tapi bukan berarti meniadakan yang memang harus diperkuat,” lanjutnya.

Kawendra nambahin, pembentukan IDSurvey merupakan langkah yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam membangun BUMN yang more profesional, lebih efisien, dan mampu ngasih nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Rasanya ini udah langkah yang tepat,” pungkasnya.