Kawasan Mandiri Pangan, Air, dan Energi Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan program nasional untuk mengembangkan zona-zona mandiri pangan, air, dan energi. Ini berdasarkan arahan presiden yang bertujuan untuk mempercepat agenda infrastruktur strategis negara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan rencana ini dipandu oleh Instruksi Presiden No. 14/2025 dan Keputusan Presiden No. 19/2025.

Kebijakan ini bertujuan mempercepat pengembangan zona terpadu untuk memperkuat keamanan sumber daya Indonesia jangka panjang.

“Ada dua dasar hukum — instruksi dan keputusan — yang fokus pada percepatan pengembangan zona kemandirian pangan, energi, dan air nasional,” kata Zulkifli kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Instruksi tersebut mewajibkan koordinasi antar-kementerian untuk menghindari upaya yang terfragmentasi dan memastikan keselarasan dengan anggaran nasional 2026.

Zulkifli ditunjuk sebagai ketua gugus tugas yang mengawasi inisiatif ini, yang mencakup 27 kementerian dan lembaga.

Berita terkait: Prabowo outlines priority goals for Indonesia at Türkiye’s forum

Lokasi prioritas yang sedang dipertimbangkan termasuk Wanam di Papua Selatan, serta daerah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.

“Instruksi ini meminta kami untuk berkoordinasi dan mengintegrasikan upaya di semua kementerian untuk menetapkan arah kebijakan yang terpadu,” ujarnya.

“Ini akan memastikan program dilaksanakan dengan efisien dan sesuai dengan prioritas pendanaan,” tambahnya.

Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp 8 triliun (USD510 juta) untuk tahap awal, yang termasuk pengembangan sawah baru di wilayah prioritas.

Dana tersebut saat ini berada di bawah Kementerian Pertanian tetapi belum dicairkan.

“Itu Rp 8 triliun hanya untuk pengembangan sawah. Itu tidak termasuk komponen lain. Kami ingin bergerak cepat, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai regulasi,” kata Zulkifli.

Program ini juga akan memasukkan pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari mandat infrastruktur yang lebih luas, tambahnya.

MEMBACA  Saya Duta Besar RI, Bukan NTB

Berita terkait: Food security starts at village level: minister

Penerjemah: Arnidhya Nur, Resinta Sulistiyandari
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2025