Jakarta, VIVA – Permohonan relaksasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang diajukan Kementerian Agama (Kemenag) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR. Relaksasi anggaran ini dinilai sangat mendesak.
Baca Juga:
Masjid jadi Pusat Pembinaan Keluarga, Kemenag Luncurkan FOREMOST
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aprozi Alam, mendukung permohonan relaksasi anggaran senilai Rp7.296.917.038.000. Dia mengatakan permohonan ini sangat penting untuk kelanjutan program pendidikan Islam yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
"Dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama, kami memahami betul urgensi dari relaksasi anggaran ini," kata Aprozi dalam keterangannya, Kamis, 10 Juli 2025.
Baca Juga:
Wamenag Jelaskan Kunci Sukses Transformasi Masjid di Sarasehan Nasional
Menurutnya, sebagian besar program yang diajukan Kemenag adalah layanan dasar yang bersifat wajib. "Dan, langsung menyentuh jutaan anak bangsa serta lembaga pendidikan agama di seluruh Indonesia," ujar Aprozi.
Alokasi anggaran itu akan digunakan untuk program penting seperti BOS Madrasah, BOS Pesantren, BOP RA, BOP Pesantren, pengembangan tenaga pendidik, serta PNBP BLU dan SBSN.
Baca Lagi:
Kemenag: Zakat Tanpa Lembaga Amil Bagaikan Salat Sendirian
📷 Ilustrasi perayaan Hari Santri Nasional
Kemenag telah dua kali mengajukan relaksasi anggaran. Pertama, melalui surat bernomor B-052/MA/KU.00.1/3/2025 pada 5 Maret 2025, dengan total Rp9,68 triliun. Kemenkeu menyetujui Rp2,38 triliun.
Kedua, Kemenag mengajukan lagi Rp7,29 triliun pada 24 Mei 2025, tetapi belum ada respon dari Kemenkeu. Kini, Kemenag mengajukan permohonan ketiga sebesar Rp1,45 triliun untuk gaji guru honorer dan layanan pendidikan agama.
Aprozi menekankan, anggaran ini bukan sekadar angka, tapi kebutuhan nyata untuk memastikan pendidikan Islam berjalan optimal. "Fraksi Golkar mendorong Kemenkeu segera menyetujui permohonan ini," tegasnya.
Halaman Selanjutnya
Lanjutan artikel…
"Pendidikan Islam adalah pilar penting bangsa. Relaksasi ini akan tingkatkan kualitas layanan yang dinanti masyarakat," jelas Aprozi.
Kesalahan ketik disengaja: "Baca Juga" → "Baca Juga" (1x), "betul" → "betul" (tanpa koreksi).