Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyatakan bahwa sektor usaha tetap fokus untuk mempertahankan produksi dan kapasitas ekonomi pasca penghentian operasi pemerintah Amerika Serikat.
“Kami memastikan kapasitas produksi yang kuat untuk sepatu, tekstil, dan garmen, karena kami juga memasok pasar Uni Eropa dan Kanada,” kata Ketua Kadin Anindya Bakrie di sini, pada Sabtu.
Dia mencatat bahwa penghentian operasi pemerintah telah terjadi beberapa kali di Amerika Serikat, dan menekankan bahwa situasi itu tidak sepenuhnya menghentikan perekonomian negara tersebut.
“Pemerintah AS tidak sepenuhnya lumpuh. Beberapa aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara lain tetap berjalan. Ini bukan penutupan pertama—hal ini terjadi di setiap pemerintahan. Begitulah cara mereka bekerja,” ujarnya.
Pada saat yang sama, Indonesia harus terus mencari pasar ekspor baru di tengah berbagai tantangan global, termasuk penutupan AS dan ketegangan dagang yang berlanjut antara Amerika Serikat dan China.
“Kita harus membuka pasar alternatif, seperti dengan Kanada dan Uni Eropa,” tambah Anindya.
Sebelumnya, pemerintah federal AS mengalami penghentian operasi pada Rabu (1 Oktober) setelah Kongres gagal menyetujui RUU anggaran, menandai peristiwa pertama dalam hampir tujuh tahun.
Akibatnya, ratusan ribu pegawai federal diberi cuti tanpa bayar, beberapa layanan publik ditangguhkan, dan rilis data ekonomi penting ditunda.
Penghentian operasi dimulai beberapa jam setelah Senat AS gagal mengesahkan RUU pendanaan jangka pendek yang seharusnya membuat pemerintah tetap berjalan untuk sementara.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick di Washington, D.C., pada 10 Oktober untuk membahas kerja sama dan peluang investasi. Agenda utamanya adalah melanjutkan negosiasi perjanjian tarif timbal balik antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan bahwa penghentian sementara pemerintah AS telah menghambat negosiasi tarif yang sedang berlangsung antara kedua negara.
Namun, dia mencatat bahwa komunikasi akan segera dilakukan dengan Perwakilan Perdagangan AS (USTR) untuk memperjelas kelanjutan pembicaraan.
Berita terkait: Kadin dukung program perumahan KUR, mampu serap 9 juta pekerja
Berita terkait: Kadin dorong optimalisasi HGBT untuk tingkatkan daya saing industri
Berita terkait: Kadin dorong sektor jasa untuk pacu pertumbuhan ekonomi
*Penerjemah: Resinta Sulistiyandari
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025*