Manokwari (ANTARA) – Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong lebih banyak pemerintah kabupaten di Papua Barat untuk membentuk satgas pengawas pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Perwakilan BGN untuk provinsi tersebut, Erika Vionita, menyatakan di Manokwari, Papua Barat, pada Kamis, bahwa saat ini baru tiga kabupaten yang sudah membentuk satgas: Teluk Bintuni, Kaimana, dan Fakfak.
"Sedangkan kabupaten lain seperti Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Teluk Wondama belum membentuk satgas," jelasnya. Bahkan, pemerintah provinsi Papua Barat sendiri juga belum membentuknya.
Dia menekankan bahwa Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran yang meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk membentuk satgas khusus guna memastikan program nasional ini berjalan optimal di seluruh Indonesia.
"Kami di BGN diberi tugas mendorong semua kabupaten di Papua Barat segera membentuk satgas. Hari ini (Kamis), saya rencananya bertemu dengan wakil bupati Manokwari," ujarnya.
Menurut Vionita, tugas utama satgas adalah memantau pelaksanaan program di sekolah-sekolah. Mereka juga diharapkan membantu melacak penerima manfaat di luar siswa, seperti ibu hamil dan balita.
Dia menambahkan, meski MBG masih bisa ditingkatkan, program ini sejauh ini mendapat respons positif dari penerimanya.
"Bahkan, petugas cuci piring di program ini sering dapat surat ucapan terima kasih atau permintaan menu dari siswa," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Manokwari Mugiyono menyoroti antusiasme tinggi dari sektor swasta dalam membantu mengelola dapur program, yang secara resmi disebut Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dia mengatakan Manokwari membutuhkan 19 SPPG, tapi saat ini baru ada sembilan. Oleh karena itu, BGN sudah memulai persiapan pembangunan tiga SPPG lagi di kabupaten ini untuk memperluas jangkauan program.
Penerjemah: Ali N, Tegar Nurfitra
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025