Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta para pemimpin daerah untuk mulai mengembangkan transportasi publik guna mengurangi polusi udara dan mengurangi kemacetan lalu lintas di wilayah mereka.
Pada pertemuan dengan para pemimpin daerah di ibu kota baru Indonesia, Nusantara, Presiden mengatakan bahwa bahkan Jakarta, di mana transportasi publik dianggap paling maju secara nasional, masih perlu melakukan lebih banyak langkah untuk mengatasi masalah kualitas udaranya.
“Meskipun Jakarta kini memiliki MRT (Mass Rapid Transit), LRT (Light Rapid Transit), dan kereta api berkecepatan tinggi yang bertujuan untuk mengurangi (polusi udara), indeks kualitas udara kota tersebut tetap berada pada angka 190–200, jauh di atas tingkat maksimum (udara berkualitas baik) sebesar 50,” Presiden mencatat pada hari Selasa.
Kemacetan lalu lintas, yang dikombinasikan dengan kualitas udara buruk, dapat menyebabkan masalah kesehatan pada penduduk rentan, seperti lansia dan anak-anak, katanya.
Lebih lanjut, kemacetan lalu lintas telah menyebabkan potensi kerugian hingga Rp100 triliun (US$6,28 miliar) bagi Jakarta, memaksa pihak berwenang untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk dengan mengembangkan transportasi publik, katanya.
Sementara itu, mengenai kekhawatiran yang diutarakan oleh para pemimpin daerah mengenai biaya pengembangan transportasi publik, Widodo menyarankan mereka untuk mempertimbangkan autonomous rail transit (ART) sebagai alternatif yang terjangkau untuk MRT atau LRT.
Autonomous rail transit telah diadopsi untuk Nusantara, dan sistem ini akan melayani tamu selama upacara Hari Kemerdekaan di ibu kota baru pada 17 Agustus.
Presiden mengatakan bahwa pengembangan MRT Jakarta, selama masa jabatannya sebagai gubernur, menghabiskan setidaknya Rp1,1 triliun (US$69,04 juta) bagi provinsi tersebut. Sementara itu, biaya per kilometer untuk LRT adalah Rp799 miliar (US$50,15 juta), dan kereta api berkecepatan tinggi Rp780 miliar (US$48,96 juta), tambahnya.
Sebaliknya, satu unit ART yang terdiri dari tiga gerbong menghabiskan biaya Rp74 miliar (US$4,64 juta) dengan biaya operasional bulanan hanya mencapai Rp500 juta (US$31,3 ribu), katanya.
Ia juga mengingatkan para pemimpin daerah untuk memperhatikan biaya operasional transportasi publik. Karena biasanya beroperasi pada kerugian, otoritas lokal perlu mensubsidi operasinya dari anggarannya, tambahnya.
Berita terkait: Transportasi publik mencerminkan kondisi sosial ekonomi: BRIN
Berita terkait: Transportasi publik kunci mobilitas yang efisien dan merata di Nusantara: OIKN
Berita terkait: Presiden Jokowi meresmikan pengembangan transportasi publik hijau di IKN
Penerjemah: Andi F/Mentari DG, Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2024