Jangan Menjadi Alat Penguasa

Kamis, 8 Agustus 2024 – 20:39 WIB

Jakarta, VIVA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menilai partainya sedang diuji oleh penguasa lewat instrumen hukum. Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan awak media di sela-sela mendampingi Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri meninjau pameran seni karya Dolorosa Sinaga di Gedung Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Agustus 2024.

Baca Juga :

KPK Cek Shelter Tsunami di NTB yang Diduga Dikorupsi, Hitung Kerugian Negara

Hasto mengatakan sebenarnya tidak ada permasalahan bagi penegak hukum melakukan kerjanya. Namun, Hasto mengingatkan bahwa pentingnya bagi lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalankan tugasnya dengan asas keadilan.

Hasto Kristiyanto saat diperiksa KPK Terkait Harun Masiku

Baca Juga :

PDIP Tugaskan 7 Politisi Senior Jalin Komunikasi terkait Pilgub Jakarta

\”Selama proses dilakukan dengan fair dengan keadilan, sebenarnya tidak ada persoalan. Tetapi ketika masuk agenda-agenda politik kekuasaan, itulah yang menjadi persoalan untuk dicermati bersama,\” kata Hasto.

\”PDI Perjuangan sudah biasa menghadapi berbagai ujian-ujian termasuk penggunaan instrumen hukum demi kekuasaan,\” sambungnya.

Baca Juga :

Pansel Ungkap 40 Capim Lolos Tes Tulis, KPK Bilang Begini

Hasto mencontohkan adanya tekanan lewat instrumen hukum di Pilkada Serentak. Seperti di Pilkada Tulungagung pernah dilakukan operasi khusus untuk dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

\”OTT yang penuh dengan muatan kepentingan politik, ternyata rakyat tetap memenangkan calon dari PDI Perjuangan,\” jelas Hasto.

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Seperti diketahui, menjelang kontestasi Pilkada Serentak 2024, KPK banyak memanggil dan memproses hukum kader PDIP. Hasto sendiri pernah dipanggil oleh KPK terkait kasus yang menjerat Harun Masiku, yang sudah bertahun-tahun terkesan tak diselesaikan namun muncul kembali.

MEMBACA  Polri Mengungkap Kerugian dari Penggelapan 20 Ribu Motor ke Luar Negeri Mencapai Rp876 Miliar

Terbaru, KPK juga melakukan penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang. KPK bahkan memanggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu yang merupakan kader PDIP.

Halaman Selanjutnya

Source : Foto: Antara