Kamis, 28 Agustus 2025 – 22:30 WIB
Jakarta, VIVA – Pemerintah sedang mempersiapkan pembentukan Kementerian Haji sehabis Rancangan Undang-Undang Haji disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pemerintah sekarang sedang mempercepat proses administrasi dan kajian teknis agar kementerian baru ini bisa segera terbentuk.
Baca Juga :
Respons Istana soal Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan
"Memang betul kemarin sudah disahkan di paripurna DPR. Kami dari pihak pemerintah sedang maraton mempelajari dan menyelesaikan secepatnya pembentukan Kementerian Haji seperti yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Mohon ditunggu sebentar," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 28 Agustus 2025.
PPIH Arab Saudi 2025 melepas kepulangan jemaah haji Indonesia di Madinah
Baca Juga :
Prabowo Pastikan Anggaran MBG Rp335 T Masuk ke Semua Desa
Saat ditanya apakah Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) akan otomatis jadi Menteri Haji, Mensesneg bilang itu adalah hak prerogatif Presiden.
"Kemungkinan besar akan seperti itu (Kepala BP Haji mungkin jadi Menteri Haji), tapi kita tunggu saja keputusan dari Bapak Presiden. Kalau sudah diputuskan dan beliau sudah menandatangani pembentukan Kementerian Haji, sekaligus nanti akan menunjuk menterinya di situ," jelasnya.
Baca Juga :
Prabowo Tak Beri Ampun ke Pengusaha Tukang Tipu dan Abaikan Pajak
Pemerintah menargetkan proses pembentukan Kementerian Haji bisa berjalan cepat agar persiapan layanan jamaah haji tahun depan dapat dilakukan dengan lebih optimal.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, akan diangkat menjadi Menteri Haji.
Hal itu disampaikan Marwan dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama dan BP Haji, Rabu, 27 Agustus 2025.
Dalam rapat tersebut, dia menyebut bahwa sebutan untuk Gus Irfan sebagai Kepala BP Haji akan berubah menjadi Menteri Haji dan Umrah.
Puncak ibadah haji tahun 2025, Wukuf di Arafah 9 Zulhijah 1446 H
"Dan tentu nanti Gus Irfan ya tidak lagi jadi kepala badan, tapi menjadi menteri," kata Marwan dalam rapat.
Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar tidak akan lagi mengurusi urusan haji dan umrah. Kata Marwan, Menag Nasaruddin Umar akan fokus mengurusi kepentingan umat beragama.
"Karena sebentar lagi Menteri Agama tidak lagi mengurusi urusan haji, betul-betul menjadi ulama yang mengurusi kepentingan umat beragama, jadi sudah tepat menjadi anregurutta kiai haji Nasaruddin Umar," tuturnya.
Halaman Selanjutnya
Hal itu disampaikan Marwan dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama dan BP Haji, Rabu, 27 Agustus 2025.