Sabtu, 8 Maret 2025 – 10:16 WIB
Jakarta, VIVA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi angkat bicara soal mundurnya pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.
Hasan menyebut pengangkatan CASN 2024 mundur bukan karena imbas efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden RI, Prabowo Subianto. Bantahan itu kata dia, sudah disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini.
“Tidak benar. MenPAN RB juga sudah jelaskan bahwa bukan karena itu,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan dikutip Sabtu, 8 Maret 2025.
Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR RI menegaskan bahwa pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS untuk formasi 2024, akan dilakukan pada Oktober 2025. Sementara, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, dijadwalkan pada Maret 2026.
Demikian keputusan itu diambil saat rapat bersama Kementerian PAN-RB dan BKN pada Rabu kemarin, 5 Maret 2025.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menerangkan bahwa langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN secara sistematis.
“Ada lima poin kesimpulan rapat, dan intinya adalah kami di Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal agar penataan tenaga non-ASN ini segera selesai,” kata Bahta pada Kamis, 6 Maret 2025.
Selain itu, DPR juga meminta Kementerian PAN-RB untuk melarang kepala daerah periode 2025–2030 melakukan pengangkatan tenaga non-ASN dalam bentuk apa pun.
Senada itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menegaskan bahwa seleksi CASN 2024 telah dirancang untuk mendukung penyelesaian tenaga non-ASN.
“Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN ini dengan pendekatan lebih komprehensif. Kami percaya bahwa pengadaan CASN harus disertai dengan penataan yang terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan kualitas birokrasi yang lebih baik,” kata Rini.
Pemerintah telah menetapkan formasi CASN 2024 dengan 248.970 posisi CPNS dan 1.017.111 posisi PPPK, dengan tahapan seleksi berlangsung sejak Agustus 2024.
Dengan langkah tersebut, DPR dan pemerintah berharap penataan tenaga non-ASN yang telah berlangsung sejak 2005 dapat diselesaikan secara tuntas. Sehingga, memberikan kejelasan dan kepastian bagi pegawai yang telah berkontribusi dalam pemerintahan.