loading…
Israel akan mengubah nama Tepi Barat menjadi Yudea dan Samaria sebagai upaya pencaplokan. Foto/X/@OnlinePalEng
GAZA – Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk langkah parlemen Israel yang menyetujui RUU untuk mengganti istilah “Tepi Barat” dengan “Yudea dan Samaria.” Langkah tersebut dianggap sebagai eskalasi serius yang bertujuan untuk mencaplok wilayah yang diduduki.
Dalam sebuah pernyataan, kementerian mengecam persetujuan oleh Komite Kabinet Knesset untuk Legislasi terhadap rancangan undang-undang tersebut.
Kementerian tersebut menyebut RUU tersebut sebagai “eskali berbahaya dari tindakan sepihak ilegal Israel, yang membuka jalan bagi aneksasi penuh Tepi Barat, penerapan hukum Israel secara paksa, dan pelemahan sistematis terhadap kemungkinan pembentukan negara Palestina dan penyelesaian konflik melalui jalur politik yang damai.”
“Undang-undang ini, bersama dengan tindakan pendudukan lainnya, tidak memberikan hak yang sah bagi Israel atas tanah Negara Palestina. Undang-undang ini bertentangan dengan hukum, ilegal, dan merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB, yang menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan dan stabilitas regional maupun global,” tambah pernyataan tersebut.
Kementerian juga mendesak intervensi internasional yang mendesak “untuk menghentikan upaya Israel mengubah status politik, hukum, dan geografis Negara Palestina yang diakui secara internasional.”
Kementerian tersebut juga mengajak semua negara untuk menetapkan hubungan mereka dengan Israel berdasarkan kepatuhan Israel terhadap hukum internasional dan ketaatan terhadap resolusi PBB. Pada tanggal 29 Januari, Knesset mengesahkan pembacaan awal RUU yang memungkinkan pemukim ilegal Israel untuk mendaftarkan diri mereka sebagai pemilik tanah yang sah di Tepi Barat yang diduduki.
Organisasi sayap kiri Palestina dan Israel berpendapat bahwa pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang mempercepat upaya untuk memberlakukan hukum Israel di Tepi Barat sebagai persiapan untuk aneksasi penuh.
Dalam beberapa bulan terakhir, menteri pemerintah Israel, termasuk Netanyahu sendiri, telah secara terbuka menyatakan niat mereka untuk mencaplok Tepi Barat, yang telah berada di bawah pendudukan Israel sejak 1967.
(ahm)