Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia sedang menyelidiki apakah kayu yang terbawa banjir baru-baru ini di Sumatra berasal dari penebangan liar dan skema penipuan perizinan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan pada Minggu bahwa kayu yang ditemukan di daerah terdampak banjir mungkin berasal dari berbagai sumber, mulai dari pohon tumbang dan material sungai hingga lokasi penebangan dan praktik ilegal.
“Kayu yang tersapu banjir bisa berasal dari berbagai sumber – pohon yang sudah lapuk, material sungai, area penebangan legal, atau penyalahgunaan izin hak atas tanah (PHAT) dan penebangan liar,” jelas Nugroho.
Dia menekankan bahwa fokus kementerian adalah untuk melacak setiap indikasi pelanggaran secara profesional dan memproses bukti kejahatan kehutanan melalui mekanisme hukum.
“Penjelasan kami bukan untuk menampik kemungkinan adanya praktik ilegal dibalik kayu tersebut, tetapi untuk memperjelas sumber yang kami selidiki dan memastikan bahwa setiap unsur penebangan liar ditindak secara hukum,” ujarnya.
Kementerian mencatat bahwa pada tahun 2025 saja, tim penegak hukum mengungkap beberapa kasus pencucian kayu di daerah yang terkena banjir.
Di Aceh Tengah, penyidik menyita 86,6 meter kubik kayu ilegal pada bulan Juni.
Di Solok, Sumatra Barat, pihak berwajib menyita 152 batang kayu gelondongan beserta dua ekskavator dan sebuah buldoser pada bulan Agustus.
Pada bulan Oktober, operasi gabungan di Kepulauan Mentawai dan Gresik mengungkap lebih dari 4.600 meter kubik kayu yang terkait dengan perizinan bermasalah.
Kasus lain di Sipirok, Tapanuli Selatan, melibatkan empat truk yang membawa 44 meter kubik kayu gelondongan dengan izin yang sudah dibekukan.
“Kejahatan kehutanan tidak lagi sederhana. Kayu dari area terlindungi bisa dicuci ke dalam skema legal menggunakan dokumen PHAT yang dipalsukan atau dipinjamkan. Itulah sebabnya kami tidak hanya menargetkan penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, rantai pasok, dan aliran keuangan di belakangnya,” kata Nugroho.
Sebagai bagian dari langkah pencegahan, kementerian telah memberlakukan moratorium pada sistem dokumentasi kayu SIPuHH untuk izin hak atas tanah di area non-hutan, yang bertujuan untuk memblokir penyalahgunaannya dalam mengedarkan kayu hasil tebangan ilegal.
Hujan deras yang dipicu oleh siklon tropis langka di Selat Malaka menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pekan ini.
Korban jiwa telah meningkat menjadi lebih dari 300 orang, dengan hampir 280 orang masih dinyatakan hilang dan sekitar 80.000 warga mengungsi dari daerah terdampak.
Operasi penyelamatan masih tetap menantang karena jalan yang runtuh, jembatan rusak, dan akses terbatas ke komunitas terpencil.
Pihak berwajib, didukung oleh militer dan polisi, melanjutkan upaya pencarian dan bantuan, sementara tempat penampungan darurat dan persediaan makanan sedang didistribusikan kepada para penyintas.