Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyoroti masalah data UMKM yang masih jadi tantangan di banyak daerah. Masalahnya, data pengguna sering kali berbeda-beda, sehingga proses pendampingan dan pengembangan usaha jadi sulit.
“Kalau kita bicara soal UMKM, datanya itu beda-beda. Kadang, perbedaannya lumayan ekstreem,” kata Sugiarto dalam pernyataanya di Jakarta, Jumat.
Meski begitu, dia mengapresiasi peluncuran Sistem Aplikasi Layanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SAPA UMKM). Aplikasi ini dibuat untuk memperkuat ekosistem bisnis lewat integrasi data dan kolaborasi lintas sektor.
Dia jelasin, data UMKM yang kuran seragam itu bikin pemerintah daerah susah buat nentuin langkah pengembangan yang pas, mulai dari bantuan perizinan sampe perluasan akses pasar buat UMKM.
Sugiarto juga bilang, karateristik UMKM yang beragam butuh pendekatan yang beda dalam proses pengembangan bisnis.
“UMKM ini punya variasi yang berbeda. Pendekatan yang berbeda punya irama yang beda juga,” ujarnya saat hadir di peluncuran SAPA UMKM di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta, Kamis (21 Mei).
Makanya, SAPA UMKM jadi program penting yang nyediain basis data yang lebih terintegrasi, sambal nguatin sinergi antara para pemangku kepentingan dalam pengembangan UMKM.
Sugiarto juga mendorong penguatan pola kerja kolaboratif (co-creation) yang melibatin pemerintah, swasta, universitas, dan komunitas dalam ngerancang solusi buat UMKM.
“Kalau ada platform yang buat mereka bisa duduk bersama, dengan prilnsip co-creation, ya ini juga langkah maju,” katanya.
Tapi, dia ngegasin keberhasilan program SAPA UMKM itu sangat tergantung sama keterlibatan aktif pemerintah daerah, khususya dalam ngupdate dan ngelola data UMKM secara berkesinambungan.
Pemimpin daerah punya peran penting untuk terus memperbarui dan ningkatin kualitas data UMKM, karena mereka yang paling ngerti kondisi dan kebutuhan bisnis di wilayahnya.
Sugiarto pastiin Kementerian Dalam Negeri bakal dukung dan awasi penerapan SAPA UMKM, biar program ini bisa dimanfaatin secara optimal oleh pemerintah daerah.
“Kemendagri akan mengawasi ini. Kami akan pastiin para pemimpin daerah promosiin inisiatif ini, biar UMKM di daerah bisa dapat manfa’atnya,” jelasnya.