Kediri (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya pengawasan yang lebih kuat terhadap alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi. Hal ini untuk memastikan efisiensi dan ketepatan sasaran di tengah reformasi pertanian yang sedang berjalan.
Isu ini ia angkat saat menyoroti keputusan pemerintah menaikkan kuota pupuk bersubsodi dari 4 juta ton menjadi 9,5 juta ton pada tahun ini. Pernyataan ini disampaikannya selama kunjungan ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu malam (25 Oktober).
“Sebelumnya, pemerintah hanya mengalokasikan empat juta ton pupuk per tahun dalam program subsidi, dan sekarang kami naikkan angkanya menjadi 9,5 juta ton. Namun, yang penting adalah memastikan kemudahan ini benar-benar dinikmati oleh petani, bukan tengkulak,” ujar Hasan.
Dia menambahkan, untuk membuat pupuk semakin terjangkau, pemerintah juga telah menurunkan harganya hingga 20 persen.
“Stok pupuk kami masih melimpah. Kalau ada kelangkaan, bisa laporkan kepada kami. Tapi ingat, kami tidak akan toleransi dengan adanya calo atau perantara,” kata Hasan kepada masyarakat.
Menteri juga mencatat bahwa serapan pupuk masih di bawah perkiraan. Hanya sekitar 6,3 juta ton dari total 9,5 juta ton yang berhasil didistribusikan ke petani di seluruh Indonesia.
Sebagai contoh, di Jawa Timur, baru 1,5 juta ton pupuk bersubsidi yang sampai ke penerima sasaran, padahal provinsi ini mendapat alokasi dua juta ton.
“Masih banyak pupuk yang tertimbun di gudang, bahkan di musim tanam. Kami akan selidiki penyebab masalah ini,” ujarnya. Dia juga berencana berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Selain itu, Hasan mengatakan telah berdialog dengan para petani yang menyuarakan perlunya kuota pupuk per orang yang lebih tinggi.
Koirul, seorang petani dari Desa Plosogenuk di Jombang, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang pro-petani. Dia berharap alokasi per orang bisa dinaikkan dari empat karung menjadi lima atau enam.
“Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menurunkan harga pupuk dan menaikkan harga gabah. Namun, kami berharap bisa mengakses kuota pupuk yang lebih besar,” katanya.
Dia menambahkan bahwa ia sering bergantung pada pupuk non-subsidi untuk memenuhi kekurangan dan berharap harganya juga bisa diturunkan.