Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pada Senin bahwa pemerintah belum menetapkan kuota pendanaan khusus untuk bank-bank BUMN guna membiayai koperasi desa.
Dia menjelaskan bahwa injeksi dana Rp200 triliun (US$12,2 miliar) baru-baru ini ke lima bank BUMN dari pemerintah tidak mencakup persyaratan seperti itu.
“Tidak ada target khusus. Pada intinya, dananya ada di bank. Jika bank memilih untuk menggunakannya, mereka bisa melakukannya melalui sistem yang sudah ada. Prinsipnya, dana tersedia untuk program itu,” kata Sadewa.
Dia menambahkan, jika bank BUMN memutuskan untuk memberikan pinjaman ke koperasi desa, suku bunga atau biaya penempatan yang berlaku hanya 2 persen.
Tingkat ini, katanya, lebih rendah dari bunga 4 persen yang umumnya harus dibayar bank kepada negara, seperti diatur dalam keputusan menteri keuangan tentang penempatan Rp200 triliun ke lima bank BUMN.
Sadewa mengonfirmasi bahwa dana telah dicairkan ke bank-bank dan sekarang dapat digunakan untuk pinjaman publik atau pembiayaan koperasi.
“Uangnya sudah ada — tinggal dipakai. Tapi skemanya standar untuk Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya, merujuk pada salah satu program unggulan pemerintah.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah siap menyalurkan pinjaman ke 16.000 koperasi menggunakan dana Rp200 triliun yang telah dialokasikan.
Setiap koperasi akan memenuhi syarat untuk pinjaman hingga Rp3 miliar, meski jumlah sebenarnya akan bervariasi tergantung kebutuhannya, tambah Hasan.
Berita terkait: Bank Mandiri dukung penempatan Rp200 triliun di bank BUMN
Berita terkait: Indonesia suntik Rp200 triliun ke 5 bank BUMN untuk pacu pertumbuhan
Penerjemah: Maria, Azis Kurmala
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025