loading…
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyatakan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belem, Brasil menjadi diplomasi Indonesia. Foto/Ist
JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belem, Brasil adalah momen penting bagi diplomasi iklim Indonesia di tingkat global. Konferensi ini menunjukkan posisi Indonesia yang semakin kuat dalam urusan diplomasi iklim, sementara negosiasi antar-negara lain justru banyak yang mengalami stagnasi.
Meskipun begitu, pertemuan ini belum bisa memecahkan kebuntuan teknis untuk beberapa pasal penting dalam Perjanjian Paris, terutama Artikel 6 tentang mekanisme perdagangan karbon. Namun, Indonesia malah memilih untuk bergerak lebih progresif.
“Dalam konteks multilateral, banyak agenda yang mandek. Makanya Indonesia menggunakan dua jalur, yaitu negosiasi dan soft diplomacy,” jelas Hanif dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘Capaian Satu Tahun dan COP 30’.
Dia menambahkan, selama COP30 berlangsung, Indonesia melakukan 14 pertemuan bilateral dan membuat koalisi dengan 10 organisasi internasional untuk memperkuat kerjasama iklim. Salah satu kerjasama strategis adalah aliansi tiga negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia, yaitu Indonesia, Brasil, dan Republik Demokratik Kongo, yang bersama-sama menguasai sekitar 52% hutan tropis global.
Indonesia juga terlibat dalam inisiatif Tropical Forest Forever Facility, yang disambut baik oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk dengan komitmen dukungan dana sebesar USD1 miliar atau sekitar Rp16,7 triliun.
Fokus Indonesia tidak hanya pada koalisi hutan saja. Pemerintah juga menegaskan posisinya yang terdepan dalam menerapkan Pasal 6.2 Perjanjian Paris. Hanif menyebutkan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang sudah mengoperasionalkan ketentuan tersebut melalui kerjasama dengan Norwegia.