Jakarta (ANTARA) – Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan pada Kamis bahwa keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian untuk Gaza yang diinisiasi Amerika Serikat bukanlah bentuk pengakuan terhadap Israel atau dukungan atas tindakannya. Pernyataan ini menegaskan kembali dukungan Jakarta yang telah lama diberikan bagi kemerdekaan Palestina.
Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha C. Nasir menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi dengan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Jakarta pada 19 Februari.
Dalam pernyataan yang dirilis Jumat, Nasir mengatakan partisipasi Indonesia dalam dewan yang diluncurkan oleh Presiden AS Donald Trump itu bertujuan memastikan negara tetap terlibat dalam upaya internasional untuk mendorong keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian abadi bagi rakyat Palestina.
Dia menjelaskan kepada para anggota dewan bahwa keterlibatan Indonesia memungkinkan untuk mempengaruhi proses diplomatik terkait Gaza, sambil tetap menjaga mandat konstitusional untuk mendukung kenegaraan Palestina.
Nasir juga memaparkan capaian diplomasi di tahun 2025 serta prioritas kebijakan luar negeri tahun mendatang, termasuk diplomasi perdamaian, perlindungan WNI di luar negeri, dan peran lebih aktif dalam isu-isu strategis global.
Ketua BKSAP Syahrul Aidi Maazat menekankan pentingnya pemerintah berpegang pada doktrin politik luar negeri "bebas dan aktif", yang menekankan kemandirian dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam upaya perdamaian global.
"Penting untuk memastikan kehadiran Indonesia di forum internasional, termasuk Dewan Perdamaian, tetap konsisten dengan UUD dan dukungan kami selama ini bagi kemerdekaan Palestina," ujarnya. "Kita tidak boleh membiarkan diplomasi kehilangan arah moralnya."
Di luar isu Gaza, pertemuan ini menjadi wahana bagi Kemenlu dan legislatif untuk memperkuat koordinasi mengenai inisiatif kebijakan luar negeri dan menyelaraskan agenda prioritas.
Kedua belah pihak sepakat meningkatkan berbagi informasi tentang perkembangan strategis dan memperluas kemitraan antar-parlemen untuk memperkuat pengaruh Indonesia di luar negeri.
Pejabat menyatakan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan parlemen diharapkan dapat menyelaraskan program diplomasi dan memajukan kepentingan nasional Indonesia, sekaligus berkontribusi pada upaya perdamaian global.
Berita terkait: Presiden Prabowo peringatkan upaya gagalkan perdamaian Gaza
Berita terkait: RI tegaskan dukungan untuk solusi dua negara sebagai jalan perdamaian abadi
Penerjemah: Fianda S, Tegar Nurfitra
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026