Jakarta (ANTARA) – Indonesia tidak akan terburu-buru untuk mengakui pemerintahan baru Suriah setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Rolliansyah Soemirat. “Indonesia tidak akan terjebak dalam kesibukan untuk mempercepat masalah mengakui atau tidak mengakui (pemerintahan baru Suriah) karena, bagi masyarakat internasional, aspek yang paling penting adalah bagaimana (situasi di) Suriah bisa kembali normal,” kata Roy di sini pada hari Senin.
Dia mengatakan Indonesia akan terus memperhatikan perkembangan di Suriah dan proses transisi oleh pemerintahan baru, yang akan terdiri dari berbagai kelompok anti-pemerintah dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda.
Dia menegaskan bahwa Indonesia mendesak para pemangku kepentingan di Suriah untuk sepakat tentang peta jalan bersama untuk pemulihan dan kemajuan Suriah di masa depan, serta untuk membentuk otoritas inklusif untuk kemakmuran rakyat.
Roy juga mengatakan pemerintah Suriah yang baru berkewajiban untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang belum dilaksanakan rezim Assad.
“Jangan lupakan, masih ada banyak resolusi terkait Suriah yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB yang, tentu saja, harus dilaksanakan dan dilaksanakan oleh pihak yang telah terlibat langsung dalam konflik di Suriah,” katanya.
Dia menekankan bahwa Indonesia akan terus aktif mengangkat isu Suriah dalam berbagai forum internasional, termasuk PBB.
Berita terkait: Tiga puluh tujuh warga Indonesia dievakuasi dari Suriah: kedutaan
Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menegaskan pentingnya tata kelola inklusif dan konsensus politik di Suriah. “Konsensus politik nasional, transisi demokratis damai, dan rekonstruksi atau pemulihan ekonomi dan pembangunan harus menjadi prioritas Suriah di tahap berikutnya,” catatnya dalam pernyataan pada 10 Desember.
Anis menyampaikan harapannya bahwa pergantian rezim di Suriah akan memberikan momentum bagi masyarakat negara itu untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.
Dia juga mengajak semua pihak di Suriah untuk selalu memprioritaskan keamanan dan keselamatan rakyat.
Berita terkait: Pemerintah akan mengevakuasi 96 warga Indonesia lainnya dari Suriah
Penerjemah: Nabil Ihsan, Yashinta Difa
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Hak cipta © ANTARA 2024