Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah Sekretariat Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) di Jakarta. Tujuannya adalah untuk memperkuat kerangka kelembagaan RCEP dan meningkatkan kerjasama ekonomi kawasan.
“Pembentukan Sekretariat RCEP sangat penting untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan relevansi kerjasama RCEP,” ujar Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengenai KTT ke-5 Pemimpin RCEP, dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa.
RCEP memiliki 15 negara anggota: 10 negara anggota ASEAN dan 5 negara mitra ASEAN (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru).
Selain itu, empat ekonomi telah menyerahkan aplikasi aksesi untuk menjadi anggota baru RCEP: Hong Kong, Sri Lanka, Bangladesh, dan Chili.
KTT ke-5 Pemimpin RCEP diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia.
Pembahasan fokus pada dua agenda penting untuk menentukan arahan strategis implementasi RCEP di tengah dinamika ekonomi regional dan global.
Pertemuan itu juga membahas Pernyataan Bersama Para Pemimpin tentang RCEP, yang mencerminkan komitmen untuk menjunjung tinggi aturan WTO dan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang terbuka, transparan, adil, dan berbasis aturan, untuk memastikan kepastian, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif.
Para pemimpin RCEP sepakat untuk secara resmi mengadopsi Pernyataan Para Pemimpin tersebut, yang menegaskan komitmen bersama negara-negara anggota untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan menjunjung tinggi prinsip dan aturan WTO.
“Para pemimpin sepakat untuk menjaga pasar RCEP tetap terbuka, bebas, dan berbasis aturan dengan mengurangi hambatan perdagangan dan memperkuat fasilitasi perdagangan dan investasi,” kata Moegiarso.
“Para pemimpin juga menekankan pentingnya implementasi penuh dari Perjanjian RCEP, bersama dengan reformasi domestik untuk mendorong pertumbuhan yang kuat dan tahan banting,” tambahnya.
Lebih lanjut, RCEP dikatakan berkomitmen untuk memastikan dukungan penuh yang berkelanjutan bagi sentralitas ASEAN.
Untuk mewujudkan tujuan ini, para pemimpin sepakat pada langkah-langkah konkret ke depan, termasuk implementasi penuh dan efektif dari Perjanjian RCEP, mempromosikan proses aksesi untuk mitra strategis, dan memperkuat kerangka kelembagaan melalui pembentukan Sekretariat RCEP.
Untuk memastikan perjanjian ini tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global, upaya juga sedang dilakukan untuk mempersiapkan Tinjauan Umum RCEP, yang ditargetkan dimulai pada tahun 2027.
Indonesia dikatakan memainkan peran penting sebagai Koordinator Negara di RCEP, sebuah perjanjian perdagangan yang mewakili 28,6 persen populasi dunia dan 28 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) global.