Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutya Hafid, pada hari Rabu mengajak negara-negara ASEAN untuk mengembangkan kerangka tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang sama guna mencegah teknologi tersebut memperlebar kesenjangan digital di kawasan.
Berbicara dalam Asia Economic Summit 2026 di Jakarta, Hafid mengatakan bahwa AI bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing, tetapi juga bisa menimbulkan risiko besar jika tidak diawasi.
"Risiko ini bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh kawasan. Kalau aksesnya tidak merata, AI akan memperdalam jurang antara yang punya dan yang tidak, baik di dalam maupun antar negara kita," ujarnya.
Seiring AI yang semakin maju, data menjadi semakin berharga tetapi juga semakin menjadi target menarik bagi kejahatan dunia maya, kata dia. Ia mencatat bahwa biaya melakukan penipuan kini mendekati nol, dan teknologi deepfake tidak mengenal batas negara.
Ia memperingatkan bahwa membiarkan pihak lain mengendalikan data juga bisa memungkinkan mereka membentuk masa depan kawasan, sementara model AI global yang gagal mempelajari bahasa dan nilai-nilai lokal dapat mengikis indentitas ASEAN.
Alih-alih memperlambat perkembangan AI, tantangan-tantangan ini harus mendorong pemerintah untuk bertindak secara strategis dan membangun kerangka tata kelola bersama, katanya, mengubah risiko menjadi kekuatan kolektif.
Indonesia mempromosikan pembangunan AI di ASEAN berdasarkan tiga prinsip: berdaulat, interoperable, dan terpercaya. Pendekatan ini menekankan kontrol nasional atas data, kapasitas komputasi, dan model AI, sekaligus mendukung standar terbuka, pengakuan lintas batas, dan perlindungan bersama yang sesuai dengan prinsip tata kelola AI ASEAN.
Hafid mengatakan bahwa kepercayaan harus dipandang sebagai fasilitator, bukan hambatan, dengan alasan bahwa hal itu penting untuk memperluas adopsi AI dan menarik investasi di seluruh kawasan.
Ia juga menyoroti Digital Economy Framework Agreement sebagai inisiatif kunci untuk memajukan kerja sama digital regional, mencatat bahwa ekonomi digital ASEAN saat ini bernilai sekitar US$300 miliar dan bisa mencapai US$2 triliun pada tahun 2030 jika perjanjian tersebut diimplementasi.
Menteri itu mengatakan bahwa manfaatnya harus dirasakan juga oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mencakup sekitar 97 persen bisnis di ASEAN, guna membantu menterjemahkan pertumbuhan digital menjadi kemakmuran regional yang lebih luas.
"Mari kita tidak hanya bergerak cepat, tapi juga bergerak bijak. Jangan hanya tetap terhubung tapi juga menjadi berdaya. Indonesia siap bekerja sama dengan Singapura dan semua mitra ASEAN untuk membangun masa depan digital yang benar-benar milik kita semua," imbuh Hafid.
Berita terkait: tautan untuk mendorong pemuda Indonesia menggunakan AI guna menggenjot ekonomi kreatif.
Berita terkait: tautan tentang urgensi undang-undang/aturan khusus AI bagi Indonesia dari kacamata menteri yang bersangkutan.
Penerjemah: Sri Dewi Larasati, disunting oleh Martha Herlinawati serta Arie sang editor pemberita. © Antara News 2026.