Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan pentingnya mengambil langkah nyata untuk memajukan hak asasi manusia di Asia Tenggara. Ia menyatakan bahwa komitmen politik saja tidak cukup.
“Tugas kita sekarang adalah mengubah komitmen itu menjadi aksi nyata,” ujarnya dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) dengan Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Selasa.
Menurut pernyataan pers dari Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Indonesia menekankan bahwa kemajuan HAM harus melampaui sekadar deklarasi keinginan politik di pertemuan tersebut.
Indonesia juga mendorong AICHR untuk lebih responsif terhadap isu-isu HAM mendesak dan memastikan programnya berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di kawasan, terutama kelompok rentan.
Kolaborasi lintas sektor juga jadi poin penting, khususnya dalam menghadapi tantangan bersama seperti perdagangan manusia dan kerusakan lingkungan.
Di luar kawasan ASEAN, Indonesia mendorong AICHR untuk aktif bekerja sama dengan mitra eksternal dan menolak standar ganda dalam wacana HAM global.
“AICHR harus berani menolak standar ganda HAM, termasuk dalam kasus Palestina,” tegas Menlu Sugiono.
Berita terkait: Indonesia minta negara Asia Timur akui Palestina
Ia menyambut baik Dialog HAM ASEAN dan peluncuran Panduan ASEAN tentang Prinsip Non-Penghukuman untuk Perlindungan Korban Perdagangan Orang.
Kedua inisiatif ini disebutnya sebagai capaian nyata dalam memperkuat keadilan dan perlindungan HAM di kawasan.
Sugiono juga mendorong penguatan kelembagaan AICHR dan kerja sama regional yang lebih dalam agar nilai-nilai HAM berkembang sejalan dengan pembangunan.
“HAM tidak hanya normatif—tapi dasar untuk kawasan yang damai, adil, dan inklusif,” katanya.
Sementara itu, Perwakilan Indonesia untuk AICHR, Anita A. Wahid, menegaskan bahwa keterlibatan aktif Indonesia mencerminkan komitmen kuatnya dalam menanamkan prinsip HAM di ASEAN.
AICHR saat ini sedang menyusun dua deklarasi baru—satu tentang hak atas lingkungan sehat dan lainnya tentang hak pembangunan dan perdamaian.
Dalam pertemuan itu, Laporan Tahunan AICHR 2025 juga diserahkan secara resmi untuk dicatat dalam AMM ke-58.
Laporan itu mendokumentasikan pelaksanaan 16 program antara Juli 2024 dan Juni 2025. Indonesia disebut sebagai anggota paling aktif, berkontribusi dalam enam inisiatif yang membahas hak sipil-politik, pembangunan, dan isu lingkungan.
Berita terkait: Indonesia dukung Visi ASEAN 2045 untuk kawasan tangguh
Berita terkait: Indonesia tekankan komitmen tingkatkan HAM di ASEAN
Penerjemah: Asri, Azis Kurmala
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025