Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, optimis bahwa pembangunan Hajj Village yang ditargetkan mulai beroperasi perdana pada 2028 dapat membantu menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah Indonesia.
Proyek yang saat ini masih dalam tahap negosiasi dan lelang lahan ini diharapkan bisa menjadi solusi efisien untuk mengelola jamaah di Tanah Suci.
“Insya Allah, kalau kita bisa menampung 200.000 orang dalam satu lokasi, ini akan membantu mengurangi beban biaya haji,” ujar Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, di Kota Malang, Jawa Timur, pada Rabu.
Dia menjelaskan, semua perhitungan teknis dan keuangan terkait proyek Hajj Village ditangani oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), sementara Kementerian Haji dan Umrah akan menjadi user dari fasilitas tersebut.
Meski begitu, kementerian akan memberikan masukan mengenai infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan jamaah selama di Tanah Suci.
Gus Irfan menargetkan satu atau dua menara di kompleks Hajj Village sudah bisa beroperasi pada 2028 untuk menampung jamaah Indonesia.
Dalam jangka panjang, kawasan itu diharapkan memiliki beberapa menara dengan total kapasitas hingga 200.000 jamaah.
Dia menambahkan, Kementerian Haji dan Umrah saat ini sedang mengkaji langkah-langkah untuk menekan biaya haji, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Tahu lalu, biaya haji reguler tercatat sekitar Rp89,4 juta, turun dari periode sebelumnya yang sebesar Rp93,4 juta.
Menurutnya, menurunkan biaya haji bukanlah hal yang mudah karena harus mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan riyal Saudi.
Melemahnya rupiah dapat langsung meningkatkan biaya secara keseluruhan.
“Kami sudah berhasil melakukan penurunan di sektor masyair, yang mencakup layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina, turun sebesar 200 riyal atau sekitar Rp886.000 per orang mulai tahun ini,” ujarnya.
Kementerian Haji dan Umrah terus berupaya mencari cara agar ibadah haji lebih terjangkau. Gus Irfan yakin upaya yang dilakukan akan membuahkan hasil positif bagi jamaah di tahun-tahun mendatang.
“DPR akan membentuk Panja Cost of Haji pada tanggal 27, dan kami akan melakukan pembahasan lebih lanjut,” katanya.