Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia telah meluncurkan inisiatif baru untuk mempermudah proses perizinan bagi tenaga kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses layanan medis, terutama di daerah-daerah terpencil.
Inisiatif ini diumumkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat penandatanganan Keputusan Bersama Menteri di Jakarta pada Selasa. Kebijakan ini mencakup penerapan perizinan kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN).
Sadikin mengatakan program ini menjamin kelangsungan layanan kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah yang tidak memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) fisik.
"Otomasi membuat proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dapat diaudit, dan dapat dilacak. Hal ini mencegah praktik perizinan ilegal," ujarnya.
Untuk mendapatkan izin melalui MPPDN, tenaga kesehatan hanya perlu mengirimkan surat pendaftaran dan bukti selesai pelatihan.
"Telah ada 46.000 sesi pelatihan dalam setahun terakhir, yang diselenggarakan oleh 418 institusi dan dihadiri oleh 1,5 juta tenaga kesehatan," catat Sadikin.
Proses perizinan digital memakan waktu paling lama lima hari.
Menurut Sadikin, Indonesia memiliki 1,8 juta pekerja kesehatan, tetapi tidak semua daerah memiliki MPP yang dapat menangani pendaftaran dan penerbitan lisensi.
Sistem MPPDN adalah hasil kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan digitalisasi bukan hanya tentang efisiensi birokrasi tetapi juga tentang meningkatkan layanan publik.
"Layanan publik sekarang lebih transparan karena masyarakat dapat memantau status aplikasi mereka secara real-time," katanya.
Patria menambahkan bahwa prosesnya sekarang lebih cepat berkat dokumen digital yang terstandarisasi, legalitas yang dijamin dengan tanda tangan elektronik, dan prosedur yang seragam di semua daerah.
Berita terkait: Parlemen dukung pemeriksaan kesehatan gratis diperluas ke murid sekolah
Berita terkait: Perlu dukung upaya JKN untuk perluas akses kesehatan: menteri
Reporter: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Anton Santomo
Copyright © ANTARA 2025