Jakarta (ANTARA) – Indonesia menegaskan perannya dalam diplomasi ketenagakerjaan Islami melalui penandatanganan Statuta Pusat Tenaga Kerja OKI di Doha, Qatar, oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Menteri menilai partisipasi Indonesia dalam Pusat Tenaga Kerja OKI sebagai langkah strategis untuk memperkuat solidaritas di komunitas global Islam dan memperluas kontribusi Indonesia dalam diplomasi ketenagakerjaan global.
“Indonesia menegaskan komitmennya yang tak tergoyahkan untuk memajukan pekerjaan yang layak, produktivitas, dan pasar tenaga kerja yang inklusif di seluruh dunia Islam,” ujarnya dalam pernyataan pada Minggu.
Penandatanganan dilakukan bersamaan dengan lima negara lain: Yordania, Sierra Leone, Yaman, Lebanon, dan Nigeria. Hal ini membuat total menjadi 32 negara yang telah menandatangani Statuta, dan sembilan negara yang telah meratifikasinya.
Menurut Yassierli, langkah ini menekankan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama multilateral di sektor ketenagakerjaan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan kebijakan dan program di seluruh negara anggota OKI.
Pusat Tenaga Kerja OKI adalah lembaga resmi di bawah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Fasilitas ini dimaksudkan untuk mengonsolidasikan pengembangan sosial dan ketenagakerjaan di antara negara anggota, memfasilitasi pertukaran praktik terbaik, dan merancang strategi serta program regional di bidang ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan pengembangan sumber daya manusia.
Menteri kemudian menyoroti keanggotaan Indonesia dalam Pusat Tenaga Kerja OKI yang membawa berbagai manfaat strategis, termasuk akses ke jaringan kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam kerangka OKI.
Diikuti oleh dukungan teknis dan kebijakan dari OKI, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), dan Islamic Development Bank (IsDB) untuk memperkuat kapasitas institusi ketenagakerjaan nasional.
Ketiga, peningkatan kompetensi tenaga kerja nasional melalui program pelatihan, seminar, dan kerjasama teknis yang difasilitasi oleh Pusat Tenaga Kerja OKI.
Selanjutnya, akses ke data dan penelitian strategis untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti dan dukungan untuk reformasi ketenagakerjaan nasional agar selaras dengan konvensi ILO dan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Terakhir, peningkatan perlindungan untuk kelompok rentan, termasuk perempuan dan pemuda; peluang untuk kolaborasi dan pengembangan kebijakan yang ramah investasi untuk memperluas kesempatan kerja; serta memperkuat posisi diplomatik Indonesia di tingkat regional dan global dalam ketenagakerjaan dan perlindungan sosial.