Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia menekankan komitmennya untuk memperkuat tata kelola ekosistem karbon biru sebagai bagian dari upaya mitigasi dampak perubahan iklim.
Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penerapan Harga Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Dirjen Perencanaan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, dalam keterangan pada Selasa, menyatakan bahwa saat ini tengah mengidentifikasi 18 lokasi indikatif untuk Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Cagar Karbon Biru, bersama dengan penetapan lokasi karbon biru di tingkat provinsi.
"Lokasi-lokasi ini mewakili kepentingan nasional dan daerah dalam mengelola ekosistem karbon biru, serta menjadi landasan untuk penetapan harga karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca," ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan rawa payau memainkan peran penting dalam penyerapan dan penyimpanan karbon, mitigasi perubahan iklim, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Ekosistem ini juga berpotensi meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Listriana menegaskan, kementeriannya sedang mempersiapkan peraturan menteri tentang penetapan lokasi karbon biru di Jawa Tengah dan mengembangkan proyek percontohan restorasi ekosistem pesisir di provinsi tersebut.
Dia menambahkan bahwa inisiatif ini juga dapat diperluas ke lokasi-lokasi potensial lainnya, terutama di Indonesia bagian timur.
Untuk memperkuat tata kelola, dia menyebutkan KKP telah menjajaki kolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat lokal.
Ini mencakup kemitraan yang diformalkan pada 5 Februari 2026 dengan Yayasan Samudra Indonesia Timur (YSIT), yang fokus pada pengembangan karbon biru di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di Indonesia timur.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Erawan Asikin, mencatat bahwa dalam memperkuat tata kelola karbon biru, masih terdapat tantangan termasuk terbatasnya data ilmiah.
Dia berharap kolaborasi ini tidak hanya memberikan dampak nyata bagi masyarakat, tetapi juga mendukung Indonesia dalam mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC).
Berita terkait:
- Indonesia persiapkan zonasi karbon biru untuk perairan Derawan, Kaltim
- Indonesia perkuat standar karbon biru untuk aksi iklim
- Indonesia luncurkan peta jalan dan pedoman aksi karbon biru di COP30
Penerjemah: Shofi Ayudiana, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026