Jakarta (ANTARA) – Indonesia menyatakan keprihatinan atas serangan Amerika Serikat ke Venezuela, dan memperingatkan bahwa aksi seperti itu dapat menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional.
Dalam pernyataan yang dirilis Kementerian Luar Negeri di platform media sosial X pada Senin, Jakarta mengatakan sedang memantau perkembangan di Venezuela dengan cermat.
“Indonesia menyatakan keprihatinan serius atas tindakan apapun yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan, yang berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional,” kata kementerian tersebut.
Pernyataan itu menambahkan bahwa serangan ini mengancam stabilitas dan perdamaian regional, serta prinsip-prinsip kedaulatan dan diplomasi.
Indonesia menekankan bahwa masyarakat internasional harus menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
Mengulangi seruan sebelumnya pada Sabtu, kementerian mendesak semua pihak untuk “melakukan dialog dan menahan diri serta sepenuhnya menghormati hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB dan hukum kemanusiaan internasional.”
Indonesia juga menyerukan perlindungan warga sipil, dengan menyatakan keselamatan dan kesejahteraan mereka harus tetap menjadi prioritas utama di tengah ketegangan yang meningkat.
Pada Sabtu, warga Venezuela dikejutkan oleh ledakan setelah serangan mendadak terhadap fasilitas sipil dan militer di beberapa negara bagian.
Presiden AS Donald Trump kemudian mengonfirmasi bahwa dia memerintahkan serangan itu, dengan mengatakan personel Amerika telah “menangkap” Presiden Nicolás Maduro dan istrinya.
Pasangan itu kemudian dibawa ke Amerika Serikat, di mana mereka menghadapi tuduhan federal terkait perdagangan narkoba dan dugaan kerja sama dengan geng yang ditetapkan sebagai organisasi teroris.
Setelah penahanan Maduro, Mahkamah Agung Venezuela menginstruksikan Wakil Presiden Delcy Rodríguez untuk “segera” mengambil alih peran sebagai presiden sementara.
Kementerian Luar Negeri Venezuela telah mengajukan keluhan ke organisasi internasional dan meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada 5 Januari.
Reporter: Nabil Ihsan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026