Nusantara (ANTARA) – Pemerintah Indonesia memperbarui komitmennya untuk memfokuskan pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dikembangkan di Kalimantan Timur pada gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif di tahun 2026.
“Pengembangan kompleks legislatif dan yudikatif merupakan salah satu prioritas kami tahun ini,” ujar Kepala Otoritas IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono di Nusantara, Kamis.
Ia menambahkan bahwa proyek konstruksi untuk kedua kompleks tersebut berjalan bersamaan dengan upaya menciptakan lingkungan hidup yang layak untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi di ibu kota baru sepanjang 2026.
Hadimuljono menekankan bahwa OIKN tetap berkomitmen menyiapkan infrastruktur dan fasilitas pendukung, termasuk unit perumahan dan layanan dasar, untuk memfasilitasi relokasi bertahap PNS dari Jakarta ke Nusantara, yang mencakup bagian dari Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
“Agenda 2026 kami termasuk merencanakan pengembangan kawasan untuk PNS,” katanya, seraya mencatat bahwa perpindahan pegawai diperkirakan berlanjut hingga 2028.
Kepala OIKN itu lebih lanjut menerangkan bahwa pemerintah pusat menargetkan memindahkan sekitar 4.000 PNS ke Nusantar pada tahun tersebut, dengan sekitar 2.000 personel telah bekerja di Nusantara per Maret 2026.
Menurut dia, PNS yang dipindahkan tersebut terdiri dari 1.100 personel yang bertugas di OIKN dan 900 orang dari Kementerian PUPR, Kesehatan, serta Perhubungan.
Presiden Prabowo Subianto telah meyakinkan publik akan komitmennya melanjutkan pembangunan IKN, yang dimulai pada 2022 di bawah mantan presiden Joko Widodo untuk mengurangi pembangunan yang terpusat di Jawa dan mendorong pertumbuhan yang lebih adil.
Prabowo memperkuat komitmen ini dengan kunjungan kepresidenan pertamanya ke Nusantara pada Januari lalu, di mana ia meninjau sejumlah pekerjaan konstruksi. Kunjungan itu menyusul kunjungan serupa oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada akhir Desember 2025.
Setelah kunjungan dua harinya, Gibran menyatakan bahwa pemerintah bertujuan menyelesaikan kompleks legislatif dan yudikatif pada 2027, sejalan dengan rencana menetapkan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia di tahun berikutnya.
Berita terkait: Indonesia tekankan keamanan dalam membangun Ibu Kota Nusantara
Berita terkait: IKN alokasikan ruang untuk satwa liar, restorasi hutan
Berita terkait: Nusantara sambut lebih dari 350.000 pengunjung selama libur Lebaran
Penerjemah: Nyaman Bagus, Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026