Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia sedang mempercepat pembangunan pos perbatasan untuk memperkuat kedaulatan wilayah dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan, menurut seorang menteri kabinet.
“Kami benar-benar berkomitmen untuk menyelesaikan semua tahap pembangunan pos perbatasan sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pada Minggu.
Dia menambahkan bahwa Kementerian PU meningkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), agar proyek berjalan lancar.
Kementerian ini mendukung pembangunan tiga pos perbatasan yang belum selesai dalam tahap kedua: Pos Perbatasan Long Midang di Nunukan, Kalimantan Timur; Pos Oepoli di Kupang, NTT; dan Pos Sei Kelik di Sintang, Kalimantan Barat.
Selain bangunan, kementerian juga membangun jalan akses yang menghubungkan pos-pos tersebut dengan jalan nasional terdekat.
Sejak 2015, pembangunan dibagi jadi dua tahap. Tujuh pos selesai di tahap pertama, dan 11 direncanakan di tahap kedua. Semua tujuh pos di tahap pertama telah dibangun dan diresmikan, sedangkan delapan dari 11 di tahap kedua sudah selesai.
Pemerintah mengajukan tahap ketiga, termasuk pembangunan delapan pos tambahan, seperti di Kalbar dan Papua. Pelaksanaanya menunggu instruksi presiden baru.
Berita terkait: Pos perbatasan bantu dorong pertumbuhan ekonomi lokal: Presiden
Berita terkait: Delapan dari 15 pos perbatasan Indonesia kini beroperasi penuh
Penerjemah: Aji Cakti, Raka Adji
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2025