Jakarta (ANTARA) – Indonesia menuntut jaminan keamanan bagi seluruh personel penjaga perdamaian setelah serangan yang menewaskan tiga prajurit Indonesia yang bertugas di Lebanon.
“Harus ada jaminan keamanan untuk pasukan penjaga perdamaian karena mereka sedang menjaga perdamaian. Tugas mereka adalah *peacekeeping*, bukan *peacemaking*,” kata Menteri Luar Negeri Sugiono di Tangerang pada Sabtu.
Dia menekankan perbedaan mendasar antara misi penjaga perdamaian dan pembuat perdamaian, mencatat bahwa pasukan PBB bukanlah kombatan.
Menurut Sugiono, personel Indonesia yang ditugaskan di Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) tidak dilengkapi maupun memiliki mandat untuk melakukan operasi tempur.
“Mereka tidak dilengkapi untuk *peacemaking*. Pelatihan dan peralatan mereka dimaksudkan untuk menjaga perdamaian,” ujarnya.
Indonesia menekankan bahwa situasi di Lebanon tidak boleh membahayakan personel PBB, dan jaminan keamanan bagi penjaga perdamaian adalah hal yang tidak bisa ditawar.
Sugiono juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keselamatan di lapangan.
“Kami meminta PBB untuk mengevaluasi ulang keselamatan penjaga perdamaian di mana pun mereka ditempatkan, khususnya di UNIFIL,” katanya.
Sebelumnya, Indonesia telah meminta pertemuan luar biasa Dewan Keamanan PBB untuk membahas serangan-serangan tersebut.
Langkah ini menyusul tewasnya tiga prajurit Indonesia — Kapten Zulmi Aditya Iskandar, Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan, dan Prajurit Satu Fahrizal Rhomadhon — saat bertugas dalam misi PBB.
Indonesia telah mengutuk keras serangan-serangan itu dan menyerukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut.
Berita terkait: Indonesia desak pertemuan DK PBB bahas serangan ke penjaga perdamaian
Berita terkait: Indonesia pulangkan tiga penjaga perdamaian PBB yang gugur ke kampung halaman
Penerjemah: Aditya Ramadhan, Genta Tenri, Yashinta Difa
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2026