Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia berupaya memastikan kejelasan kerangka kebijakan fiskal dengan meminta dana kekayaan sovereign Danantara untuk menjelaskan penyesuaian kelembagaan terbaru kepada agensi pemeringkat kredit Moody’s.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa beberapa fungsi pengelolaan aset dan dividen negara kini dikoordinasikan melalui Danantara, yang juga memiliki mandat investasi.
"Ini yang perlu dijelaskan," ujarnya pada Sabtu.
Langkah ini menyusul laporan Moody’s yang menekankan pentingnya kejelasan kebijakan, komunikasi publik yang efektif, dan koordinasi kuat antar kementerian/lembaga di tengah perubahan tata kelola ekonomi.
Airlangga mengatakan Moody’s meminta klarifikasi arah kebijakan fiskal Indonesia pasca pembentukan Danantara, khususnya untuk memastikan kejelasan dan konsistensi dalam pengelolaan fiskal.
Dalam kerangka yang direvisi, dividen yang sebelumnya dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kini dikelola melalui Danantara, tambahnya. Sebagai sovereign wealth fund, Danantara juga berperan investasi dalam strategi ekonomi pemerintah.
Berita terkait: Dengan Danantara, Indonesia menjadi tanah peluang: Prabowo
Poin-poin itulah yang perlu dikomunikasikan ke Moody’s, kata Airlangga.
Dia mencatat, APBN tahun ini mencerminkan penyesuaian komposisi, terutama terkait manajemen investasi, sambil menekankan disiplin fiskal pemerintah tetap tidak berubah.
Dari perspektif makroekonomi, Hartarto menegaskan komitmen pemerintah menjaga defisit anggaran maksimal 3 persen dari PDB dan rasio utang di bawah 40 persen.
Moody’s mempertahankan peringkat kredit Indonesia di Baa2, satu tingkat di atas investment grade, namun mengubah outlook dari stabil menjadi negatif.
Dalam laporannya, Moody’s menyoroti pentingnya menjaga arah kebijakan yang jelas, komunikasi efektif, dan koordinasi antar lembaga yang kuat seiring Indonesia terus melakukan perubahan kebijakan ekonomi.
Berita terkait: Respon investor asing dongkrak saham Jakarta, kata CEO Danantara
Berita terkait: Kebijakan fiskal baru Indonesia: Pertumbuhan dulu, pungutan kemudian
Penerjemah: Putu, Kenzu
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2026