Indonesia Mengirim 13 Kepala Desa untuk Studi Perbandingan ke China

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia telah mengirim 13 kepala desa dari beberapa provinsi ke Tiongkok untuk studi perbandingan. Mereka merupakan bagian dari batch keempat Studi Perbandingan ke Tiongkok, yang merupakan bagian dari komitmen kementerian dalam mengejar pembangunan desa, kata Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Paiman Rahardjo.

Dalam sebuah pernyataan yang diterima di sini pada Kamis, Rahardjo mengatakan program ini dilakukan dalam kerja sama antara Tiongkok dan kementerian. Rahardjo berpendapat bahwa di dunia yang semakin terhubung, satu negara saja tidak dapat mengatasi tantangan dalam mengembangkan desa dan membasmi kemiskinan.

Beliau menegaskan bahwa upaya kolaboratif antara negara-negara adalah kunci untuk mengejar solusi yang berkelanjutan dan inklusif. “Kami menyadari bahwa berbagi pengalaman, keahlian, dan teknologi adalah cara terbaik untuk mengejar pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membasmi kemiskinan,” kata wakil menteri.

Oleh karena itu, beliau menyatakan bahwa program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok adalah bukti dari semangat kolaboratif yang bertujuan mencari solusi. Beliau berharap bahwa para kepala desa dapat benar-benar belajar dan menyerap pengetahuan yang ditawarkan selama kunjungan 10 hari mereka.

Rahardjo mengingatkan mereka untuk tidak menganggapnya sebagai liburan. “Manfaatkan kesempatan ini. Jangan terlalu banyak bermain-main di Tiongkok. Namun, amati, teliti, dan pahami segala hal yang mungkin di Tiongkok untuk direplikasi di Indonesia,” ujar Rahardjo pada Rabu, 18 September, saat memberikan arahan kepada para pemimpin desa.

Sekretaris Jenderal Kementerian, Taufik Madjid, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Nugroho Setijo Nagoro, Direktur Jenderal Pengembangan Wilayah Transmigrasi Danton Ginting, dan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rosyid juga hadir dalam arahan tersebut.

MEMBACA  5 Negara yang Sudah Melakukan Dedolarisasi, Apakah Indonesia Termasuk?