Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa 86 layanan publik dari 16 lembaga negara telah pulih setelah mengalami serangan cyber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 pada bulan Juni.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa layanan yang pulih termasuk izin dan beasiswa.
Sebuah tim gabungan dari lembaga terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sedang bekerja untuk mencapai pemulihan total secepat dan sehat mungkin.
Tjahjanto merinci rencana pemulihan data tiga zona berdasarkan tahapan penanganan data: zona merah, biru, dan hijau.
“Data yang terpengaruh oleh insiden PDNS 2 dikarantina di zona merah,” katanya.
Data kemudian akan dipindahkan ke zona biru untuk penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan sebelum dibuat tersedia untuk pengguna di zona hijau.
Tjahjanto menekankan langkah-langkah pemulihan yang hati-hati untuk mencegah terulangnya serangan cyber. Pemerintah sedang membersihkan malware dan memperkuat keamanan infrastruktur.
PDNS 2 lumpuh akibat ransomware Brain Cipher pada tanggal 20 Juni. Pemerintah menolak membayar tebusan sebesar $8 juta yang diminta.
Pada tanggal 24 Juni, pemerintah mengungkapkan bahwa serangan cyber telah memengaruhi 211 layanan publik. Angka tersebut meningkat menjadi 282 pada hari berikutnya.
Berita terkait: Kementerian Indonesia menjabarkan rencana pemulihan data setelah serangan cyber
Berita terkait: Serangan cyber: BSSN memastikan keamanan data pemilihan kepala daerah
Translator: Agatha O, Tegar Nurfitra
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024