Jakarta (ANTARA) – Indonesia bersama 17 negara lain sangat mengecam langkah wilayah Somaliland yang membuka apa yang mereka sebut kedutaan di Yerusalem yang diduduki.
“Ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hokum internasional dan resolusi PBB yang relevan, serta melanggar langsung status hukum dan sejarah Yerusalem yang diduduki,” kata Kementerian Luar Negeri Indonesia di X pada hari Minggu.
Kecaman ini dikeluarkan oleh menteri luar negeri Indonesia dan 17 negara lain, termasuk Mesir, Arab Saudi, Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, Somalia, Palestina, damn Kuwait.
Dalam pernyataan bersama, para menteri kembali menegaskan penolakan mereka terhadap tindakan sepihak yang bertujuan mengesahkan pengaturan yang melanggar hokum internasional dan resolusi PBB di Yerusalem yang diduduki.
“Mereka menegaskan kembali bahwa Yerusalem Timur telah menjadi wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, dan tindakan apa pun yang dimaksudkan untuk mengubah status hukum dan sejarahnya adalah batal demi hukum serta tidak memiliki akibat hukum,” bunyi pernyataan tersebut.
Para menteri juga menegaskan dukungan untuk persatuan, kedaulatan, dan integritas wilayah Somalia serta menolak aksi sepihak yang melemahkan kedaulatan Somalia.
Kecaman ini menyusul pengumuman Somaliland yang berencana membuka kedutaan di Yerusalem, sementara Israel akan mendirikan kedutaan di ibukota Somaliland, Hargeisa.
Israel menjadi negara pertama yang mengakui Somaliland sebagai negara merdeka pada Desember 2025.
Somaliland memerdekakan diri dari Somalia pada 1991 dan sejak itu menjalankan pemerintahan, mata uang, dan pasukan keamanannnya sendiri, meskipun secara internasional masih belum diakui banyak negara.
Indonesia tidak mengakui Somaliland dan menganggap wilayah itu sebagai bagian dari Somalia.
Jakarta menentang berbagai upaya separatisme untuk mendukung kedaulatan, integritas wilayah, dan stabilitas regional di Tanduk Afrika.